Antarajabar.com - Pemerintah Kota Bandung akan berupaya melakukan penanganan masalah sosial secara terintegrasi dengan membentuk dinas khusus yang akan menjadi koordinator penanganan kemiskinan, guna penyelesaian dilakukan secara terpadu dan terukur.
"Kita ingin serius menanggulangi kemiskinan, tidak hanya sekadar panggilan undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto di Bandung, Jumat.
Yossi menuturkan, Integrasi tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, termasuk Dinas Sosial.
"Dalam waktu dekat, Pemkot akan menyusun data tunggal tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan agar penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif," kata Yossi.
Yossi menekankan, hal penting yang mesti dilakukan saat ini adalah pemberian edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek penanggulangan kemiskinan. Hal itu dimulai dari kampanye untuk merubah pola pikir masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.
"Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu mengedukasi. Karena merubah karakter dan mengedukasi ternyata jauh kebih penting daripada kita memberikan beras, misalnya," kata Yossi.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji pelaksaan kampanye agar tidak memberikan uang kepada pengemis, sebab menurut kajian hal itu malah membuat ketergantungan.
"Kalau ada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perasaan kita ingin ngasih uang. Padahal itu secara tidak langsung, dari sisi edukasi, itu akan menjerumuskan yang bersangkutan terus melakukan hal yang sama," ujar Yossi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin Kota Bandung dilihat dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 berjumlah 63.262 kepala keluarga. Secara keseluruhan, ditambah dengan data masyarakat rawan miskin yang juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota berjumlah 447.170 jiwa.
Di sisi lain, Pemkot juga tengah menyiapkan bangunan pusat kesejahteraan sosial seluas 7,1 hektare di kawasan Gedebage. Lahan tersebut nantinya akan menjadi pusat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kita ingin serius menanggulangi kemiskinan, tidak hanya sekadar panggilan undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto di Bandung, Jumat.
Yossi menuturkan, Integrasi tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, termasuk Dinas Sosial.
"Dalam waktu dekat, Pemkot akan menyusun data tunggal tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan agar penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif," kata Yossi.
Yossi menekankan, hal penting yang mesti dilakukan saat ini adalah pemberian edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek penanggulangan kemiskinan. Hal itu dimulai dari kampanye untuk merubah pola pikir masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.
"Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu mengedukasi. Karena merubah karakter dan mengedukasi ternyata jauh kebih penting daripada kita memberikan beras, misalnya," kata Yossi.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji pelaksaan kampanye agar tidak memberikan uang kepada pengemis, sebab menurut kajian hal itu malah membuat ketergantungan.
"Kalau ada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perasaan kita ingin ngasih uang. Padahal itu secara tidak langsung, dari sisi edukasi, itu akan menjerumuskan yang bersangkutan terus melakukan hal yang sama," ujar Yossi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin Kota Bandung dilihat dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 berjumlah 63.262 kepala keluarga. Secara keseluruhan, ditambah dengan data masyarakat rawan miskin yang juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota berjumlah 447.170 jiwa.
Di sisi lain, Pemkot juga tengah menyiapkan bangunan pusat kesejahteraan sosial seluas 7,1 hektare di kawasan Gedebage. Lahan tersebut nantinya akan menjadi pusat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial lainnya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017