Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membuka secara resmi Pra Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Kamis.
Dalam arahannya, gubernur yang akrab disapa Aher ini menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Ia menjelaskan, kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi.
Untuk mengetahui titik kritis ini, kata dia, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.
"Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit," kata dia.
"Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang dibawah satu persen mudah-mudahan," lanjutnya.
Menurut dia, persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.
Ia menuturkan titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
"Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi," kata dia.
Kriteria program pembangunan yang kedua ialah menyangkut persoalan ancaman serius dan hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan.
Dia mengatakan stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah.
Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.
"Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,"kata dia.
Ia menuiturkan sebuah program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis dan persoalan bisa dikategorikan dramatis menyangkut situasi atau hal biasa, tapi ketika tidak segera ditangani akan berdampak dramatis.
"Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau bahkan hilang akan menimbulkan kelaparan hingga korban jiwa.
Kriteria program pembangunan keempat, yaitu pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat.
Aher mencontohkan program pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan dan melalui pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.
"Dengan pendidikan program jangka panjang manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan, dengan sehat orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, untuk membangun masa depannya gara-gara sehat. Ternyata pendidikan dan kesehatan itu boleh jadi dua program yang paling berdampak luas," kata Aher.
Ia mengungkapkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Unesco menyatakan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kemampuan daya beli sangat signifikan. Sementara pengaruh kesehatan terhadap kemampuan daya beli juga sangat signifikan.
"Unesco pernah mengangkat sebuah penelitian dengan indeks maksimal satu. Ternyata pendidikan itu berdampak positif terhadap kenaikan dan kemampuan daya beli yang memadai itu 0,94. Jadi 94 persen pendidikan itu berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk mampu menghadirkan daya belinya yang memadai untuk kesejahteraannya," kata Aher.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Dalam arahannya, gubernur yang akrab disapa Aher ini menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Ia menjelaskan, kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi.
Untuk mengetahui titik kritis ini, kata dia, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.
"Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit," kata dia.
"Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang dibawah satu persen mudah-mudahan," lanjutnya.
Menurut dia, persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.
Ia menuturkan titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
"Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi," kata dia.
Kriteria program pembangunan yang kedua ialah menyangkut persoalan ancaman serius dan hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan.
Dia mengatakan stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah.
Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.
"Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,"kata dia.
Ia menuiturkan sebuah program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis dan persoalan bisa dikategorikan dramatis menyangkut situasi atau hal biasa, tapi ketika tidak segera ditangani akan berdampak dramatis.
"Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau bahkan hilang akan menimbulkan kelaparan hingga korban jiwa.
Kriteria program pembangunan keempat, yaitu pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat.
Aher mencontohkan program pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan dan melalui pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.
"Dengan pendidikan program jangka panjang manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan, dengan sehat orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, untuk membangun masa depannya gara-gara sehat. Ternyata pendidikan dan kesehatan itu boleh jadi dua program yang paling berdampak luas," kata Aher.
Ia mengungkapkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Unesco menyatakan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kemampuan daya beli sangat signifikan. Sementara pengaruh kesehatan terhadap kemampuan daya beli juga sangat signifikan.
"Unesco pernah mengangkat sebuah penelitian dengan indeks maksimal satu. Ternyata pendidikan itu berdampak positif terhadap kenaikan dan kemampuan daya beli yang memadai itu 0,94. Jadi 94 persen pendidikan itu berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk mampu menghadirkan daya belinya yang memadai untuk kesejahteraannya," kata Aher.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017