Antarajabar.com - Anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Barat kerap menjadi sasaran kekerasan seksual, dimana tercatat sekitar 40 persen korban adalah yang orang tuanya bekerja di di luar negeri, kata Ketua Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
"Dari data yang ada sekitar 40 persen korban kekerasan seksual itu merupakan anak TKI," kata Ketua P2TP2A Jawa Barat, Netty Prasetiyani di Cirebon, Jumat.
Ia mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2017, ada 346 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaganya. Dari jumlah tersebut 40 persen di antaranya, merupakan anak dari TKI.
Banyaknya anak TKI yang menjadi korban kekerasan seksual, dikarenakan tidak adanya bimbingan langsung dari orang tua yang bekerja di luar negeri.
Netty menuturkan para anak tersebut tidak bertemu orang tuanya selama dua tahun, karena itu merupakan masa kontrak minimal orang bekerja di luar negeri.
"Mereka kurang bimbingan dan pengawasan dari orang tua sehingga ada pengalihan asuhan," tuturnya.
Ia menambahkan sebagai bentuk antisipasi, pihaknya mengaku sudah bekerjasama dengan Disnakertrans di sejumlah wilayah kantong buruh migran, untuk melakukan sosialisasi terkait masalah tersebut.
Selain itu, motivator ketahanan Keluarga (Motekar) juga sudah diterjunkan untuk menjangkau keluarga yang mengalami pengalihan asuhan.
Ia melanjutkan sejak tahun 2016 hingga 2017, sudah ada 346 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaganya. Dari jumlah tersebut, 40 persen diantaranya, merupakan anak dari TKI.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Dari data yang ada sekitar 40 persen korban kekerasan seksual itu merupakan anak TKI," kata Ketua P2TP2A Jawa Barat, Netty Prasetiyani di Cirebon, Jumat.
Ia mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2017, ada 346 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaganya. Dari jumlah tersebut 40 persen di antaranya, merupakan anak dari TKI.
Banyaknya anak TKI yang menjadi korban kekerasan seksual, dikarenakan tidak adanya bimbingan langsung dari orang tua yang bekerja di luar negeri.
Netty menuturkan para anak tersebut tidak bertemu orang tuanya selama dua tahun, karena itu merupakan masa kontrak minimal orang bekerja di luar negeri.
"Mereka kurang bimbingan dan pengawasan dari orang tua sehingga ada pengalihan asuhan," tuturnya.
Ia menambahkan sebagai bentuk antisipasi, pihaknya mengaku sudah bekerjasama dengan Disnakertrans di sejumlah wilayah kantong buruh migran, untuk melakukan sosialisasi terkait masalah tersebut.
Selain itu, motivator ketahanan Keluarga (Motekar) juga sudah diterjunkan untuk menjangkau keluarga yang mengalami pengalihan asuhan.
Ia melanjutkan sejak tahun 2016 hingga 2017, sudah ada 346 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaganya. Dari jumlah tersebut, 40 persen diantaranya, merupakan anak dari TKI.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017