Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan seharusnya Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon, menyampingkan ego sektoral dalam masalah sengketa perbatasan yang sudah berlarut, ini juga untuk kepentingan masyarakat.
"Kedua Kepala Daerah harus menyingkirkan ego sektoral, agar masalah perbatasan segera bisa diselesaikan," kata Deddy di Cirebon, Rabu.
Dia mengatakan selain menyampingkan ego sektoral, mereka juga harus duduk bersama menyelesaikan sengketa itu, agar masyarakat tidak menjadi korbannya.
Dimana ketika mereka ingin mengurus administrasi akan kesulitan, karena mereka harus mengurus kemana, jika masalah sengketa tidak cepat diselesaikan.
"Perlu duduk bareng untuk menyelesaikan masalah, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dalam mengurus administrasi, baik berupa KTP dan yang lainnya," katanya.
Sementara itu Sultan ke XIV Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat belum lama ini mengatakan masalah perbatasan seharusnya jangan terlalu lama, karena itu untuk kepentingan masyarakat.
"Menurut saya perbatasan Kota dan Kabupaten itu harusnya seperti wilayah hukum Polresta Cirebon, ini kan masih se Indonesia dan satu Daerah kenapa harus berbelit-belit," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kedua Kepala Daerah harus menyingkirkan ego sektoral, agar masalah perbatasan segera bisa diselesaikan," kata Deddy di Cirebon, Rabu.
Dia mengatakan selain menyampingkan ego sektoral, mereka juga harus duduk bersama menyelesaikan sengketa itu, agar masyarakat tidak menjadi korbannya.
Dimana ketika mereka ingin mengurus administrasi akan kesulitan, karena mereka harus mengurus kemana, jika masalah sengketa tidak cepat diselesaikan.
"Perlu duduk bareng untuk menyelesaikan masalah, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dalam mengurus administrasi, baik berupa KTP dan yang lainnya," katanya.
Sementara itu Sultan ke XIV Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat belum lama ini mengatakan masalah perbatasan seharusnya jangan terlalu lama, karena itu untuk kepentingan masyarakat.
"Menurut saya perbatasan Kota dan Kabupaten itu harusnya seperti wilayah hukum Polresta Cirebon, ini kan masih se Indonesia dan satu Daerah kenapa harus berbelit-belit," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017