Antarajabar.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur berharap Provinsi Jawa Barat menjadi daerah pertama atau daerah percontohan yang membangun mal pelayanan publik di Indonesia.
"Syukur-syukur Provinsi Jawa Barat nanti jadi percontohan, contoh pertama atau pilot project pembangunan mal pelayanan publik," kata Menpan-RB Asman Abnur usai menghadiri dan membuka rapat koordinasi dengan OPD Pemprov Jawa Barat di Aula BPSDM Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
Ia menjelaskan mal pelayanan publik adalah sebuah bangunan yang menggabungkan semua perizinan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam satu tempat atau satu lokasi.
"Sekarang ini kan pelayanan berdiri sendiri-sendiri. Kementerian Agama perizinannya harus datang ke kantor KUA. Lalu imigrasi datang ke kantor imigrasi. Urusan tanah datang ke BPN," kata dia.
Sehingga, lanjut Menpan-RB, dengan adanya mal pelayanan publik tersebut maka seluruh perizinan tersebut akan digabungkan dalam sebuah tempat, termasuk perizinan di tingkat pemerintah provinsi.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang memfinalisasi kelembagaan terkait rencana pembangunan mal pelayanan publik tersebut.
"Siapa yang akan bangun mal pelayanan publik tersebut, jadi saya buat kelembagaan sistemnya. Apakah di satu kementerian tersendiri atau digabung semuanya. Kelembagaannya sedang difinalisasi, kemarin lapor ke Pak Presiden dan beliau mendukung," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan Provinsi Jawa Barat siap menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun mal pelayanan publik.
"Kita siap. Provinsi Jawa Barat secara ranking sudah tertinggi (pelayanan publik dan kinerja pemerintahan)," kata Deddy Mizwar.
Menurut dia, kawasan bekas rumah dinas DPRD Jawa Barat di Cipageran, Kota Cimahi, nantinya bisa digunakan untuk membangunan mal pelayanan publik.
"Bahkan kalau lihat kedepannya di Cipageran yang akan kita bangun tempatnya sudah memadai, di Cipageran, Kota Cimahi. Lokasinya paling strategis. Kita sudah mulai, jadi di situ ada aula besar dan 100 rumah bekas DPRD yang kita renovasi," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Syukur-syukur Provinsi Jawa Barat nanti jadi percontohan, contoh pertama atau pilot project pembangunan mal pelayanan publik," kata Menpan-RB Asman Abnur usai menghadiri dan membuka rapat koordinasi dengan OPD Pemprov Jawa Barat di Aula BPSDM Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
Ia menjelaskan mal pelayanan publik adalah sebuah bangunan yang menggabungkan semua perizinan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam satu tempat atau satu lokasi.
"Sekarang ini kan pelayanan berdiri sendiri-sendiri. Kementerian Agama perizinannya harus datang ke kantor KUA. Lalu imigrasi datang ke kantor imigrasi. Urusan tanah datang ke BPN," kata dia.
Sehingga, lanjut Menpan-RB, dengan adanya mal pelayanan publik tersebut maka seluruh perizinan tersebut akan digabungkan dalam sebuah tempat, termasuk perizinan di tingkat pemerintah provinsi.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang memfinalisasi kelembagaan terkait rencana pembangunan mal pelayanan publik tersebut.
"Siapa yang akan bangun mal pelayanan publik tersebut, jadi saya buat kelembagaan sistemnya. Apakah di satu kementerian tersendiri atau digabung semuanya. Kelembagaannya sedang difinalisasi, kemarin lapor ke Pak Presiden dan beliau mendukung," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan Provinsi Jawa Barat siap menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun mal pelayanan publik.
"Kita siap. Provinsi Jawa Barat secara ranking sudah tertinggi (pelayanan publik dan kinerja pemerintahan)," kata Deddy Mizwar.
Menurut dia, kawasan bekas rumah dinas DPRD Jawa Barat di Cipageran, Kota Cimahi, nantinya bisa digunakan untuk membangunan mal pelayanan publik.
"Bahkan kalau lihat kedepannya di Cipageran yang akan kita bangun tempatnya sudah memadai, di Cipageran, Kota Cimahi. Lokasinya paling strategis. Kita sudah mulai, jadi di situ ada aula besar dan 100 rumah bekas DPRD yang kita renovasi," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017