Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menargetkan pembasan Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Jawa Barat 2017 bisa selesai awal Desember mendatang.
"Alhamdulilah tadi, kami dari DPRD Jabar baru menerima KUA-PPAS yang akan ditandatangani oleh Pak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Menurut dia, terdapat beberapa hal yang masih harus diselaraskan dalam KUA-PPAS 2017 seperti halnya terkait kebutuhan anggaran pasca alih kelola sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.
"Kalau untuk silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) besarannya belum difinalkan kemudian kebutuhan alih kelola belum difinalkan," kata dia.
Ia mengatakan pembahasan KUA-PPAS sebetulnya sudah sangat terlamabat namun hal tersebut tidak menyurutkan pihaknya bersama Pemprov Jabar untuk segera menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan APBD 2017.
"Dan sebetulnya sudah sangat terlambat harusnya tanggal 30 November sudah selesai," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan terlambatnya pembahasan KUA-PPAS ini bukan disebabkan lambatnya pembahasan namun dalam proses penyusunan KUA-PPAS. Seperti adanya perubahan dari susunan organisasi dan tata kerja dan alih kelola sejumlah kewenangan.
"Dan itu memakan waktu. Tapi saya berharap minggu pertama Desember, KUA-PPAS bisa diselesaikan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan DPRD Jawa Barat sampai saat ini juga belum mendapat informasi kepastian dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
"Karena menurut dia akan memengaruhi pendapatan yang akan dipasang dalam KUA-PPAS 2017. Sehingga saya minta ada penyelarasan terutama akan berapa yang dipasang dengan piutang kita dalam KUA-PPAS," katanya.
Ia menambahkan untuk alih kelola dianggarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun dan jumlah tersebut belum final karena masih ada penambahan dari kabupaten kota.
"Kami berharap hari ini selesai karena kebijakan secara umum bakal jadi pijakan kita dalam membahas APBD 2017. Kalau penetapan KUA-PPAS ini sudah selesai, tinggal bahas APBD-nya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Alhamdulilah tadi, kami dari DPRD Jabar baru menerima KUA-PPAS yang akan ditandatangani oleh Pak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Menurut dia, terdapat beberapa hal yang masih harus diselaraskan dalam KUA-PPAS 2017 seperti halnya terkait kebutuhan anggaran pasca alih kelola sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.
"Kalau untuk silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) besarannya belum difinalkan kemudian kebutuhan alih kelola belum difinalkan," kata dia.
Ia mengatakan pembahasan KUA-PPAS sebetulnya sudah sangat terlamabat namun hal tersebut tidak menyurutkan pihaknya bersama Pemprov Jabar untuk segera menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan APBD 2017.
"Dan sebetulnya sudah sangat terlambat harusnya tanggal 30 November sudah selesai," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan terlambatnya pembahasan KUA-PPAS ini bukan disebabkan lambatnya pembahasan namun dalam proses penyusunan KUA-PPAS. Seperti adanya perubahan dari susunan organisasi dan tata kerja dan alih kelola sejumlah kewenangan.
"Dan itu memakan waktu. Tapi saya berharap minggu pertama Desember, KUA-PPAS bisa diselesaikan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan DPRD Jawa Barat sampai saat ini juga belum mendapat informasi kepastian dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
"Karena menurut dia akan memengaruhi pendapatan yang akan dipasang dalam KUA-PPAS 2017. Sehingga saya minta ada penyelarasan terutama akan berapa yang dipasang dengan piutang kita dalam KUA-PPAS," katanya.
Ia menambahkan untuk alih kelola dianggarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun dan jumlah tersebut belum final karena masih ada penambahan dari kabupaten kota.
"Kami berharap hari ini selesai karena kebijakan secara umum bakal jadi pijakan kita dalam membahas APBD 2017. Kalau penetapan KUA-PPAS ini sudah selesai, tinggal bahas APBD-nya," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016