Antarajabar.com - Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan cabang olahraga berkuda PON XIX/2016 Jabar Yeyen Ruyana Dian menyatakan pihaknya akan menggelar pertandingan pacuan kuda sesuai dengan 'technical hand book".
"Pertandingan tetap berpatokan kepada technical hand book, karena itu regulasi sudah disepakati bersama dan disosialisasikan, termasuk pula pada manager meeting," kata Yeyen di Bandung, Senin.
Pihaknya, kata dia akan tetap berpatokan kepada aturan itu kendati beberapa daerah yang menolak aturan wild card yang tercantum di THB menjelang pertandingan yang digelar 28 September.
Pada Technical Hand Book tersebut dijelaskan, dua kuda tuan rumah secara otomatis masuk final di setiap kelasnya. Hal itu membuat beberapa daerah yang diorganisasi DKI Jakarta melakukan protes. Padahal pada saat penyisihan, daerah-daerah yang kini menolak tersebut tetap mengikuti penyisihan sesuai THB.
Namun sudah ada beberapa daerah yang menarik kembali penolakannya.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum PP Pordasi, Mohammad Chaidir Saddak yang menyatakan setiap kontingen provinsi peserta bisa kembali menyamakan visi sehingga event pacuan bisa terselenggara dengan baik.
"Pertandingan nomor pacuan di PON ini memang baru pertama kali dilakukan jadi wajar bila ada sedikit ketidakserasian. Tapi, kami harapkan setiap provinsi kembali pada aturan awal yang sudah disepakati yakni sesuai dengan technical hand book," katanya.
Menurut dia setiap provinsi peserta punya kesempatan yang sama menjadi juara pada nomor pacuan itu.
"Tidak selalu tuan rumah. Buktinya pada nomor equestrian, DKI Jakarta bisa menjadi juara umum mengalahkan Jabar. Jadi saya yakin kita bisa satu suara dan kembali pada aturan di technical hand book," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Pertandingan tetap berpatokan kepada technical hand book, karena itu regulasi sudah disepakati bersama dan disosialisasikan, termasuk pula pada manager meeting," kata Yeyen di Bandung, Senin.
Pihaknya, kata dia akan tetap berpatokan kepada aturan itu kendati beberapa daerah yang menolak aturan wild card yang tercantum di THB menjelang pertandingan yang digelar 28 September.
Pada Technical Hand Book tersebut dijelaskan, dua kuda tuan rumah secara otomatis masuk final di setiap kelasnya. Hal itu membuat beberapa daerah yang diorganisasi DKI Jakarta melakukan protes. Padahal pada saat penyisihan, daerah-daerah yang kini menolak tersebut tetap mengikuti penyisihan sesuai THB.
Namun sudah ada beberapa daerah yang menarik kembali penolakannya.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum PP Pordasi, Mohammad Chaidir Saddak yang menyatakan setiap kontingen provinsi peserta bisa kembali menyamakan visi sehingga event pacuan bisa terselenggara dengan baik.
"Pertandingan nomor pacuan di PON ini memang baru pertama kali dilakukan jadi wajar bila ada sedikit ketidakserasian. Tapi, kami harapkan setiap provinsi kembali pada aturan awal yang sudah disepakati yakni sesuai dengan technical hand book," katanya.
Menurut dia setiap provinsi peserta punya kesempatan yang sama menjadi juara pada nomor pacuan itu.
"Tidak selalu tuan rumah. Buktinya pada nomor equestrian, DKI Jakarta bisa menjadi juara umum mengalahkan Jabar. Jadi saya yakin kita bisa satu suara dan kembali pada aturan di technical hand book," katanya menambahkan.
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016