Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan tidak sepakat dengan usulan pemerintah pusat yang menawarkan proyek pembangunan "light rail transit:LRT" Bandung Raya dibiayai oleh pihak swasta.
"Saya juga bingung, kemarin rapat terbatas di Jakarta tiba-tiba saja muncul usulan dibiayai swasta karena selama ini kan rencananya akan dibiayai oleh APBN," kata Deddy Mizwar, di Bandung, Jumat.
Ia menuturkan usulan pembangunan LRT Bandung Raya dibiayai oleh swasta muncul dari salah satu menteri dan Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Jakarta.
"Jadi kalau Kang Emil (Ridwan Kamil) mengusulkan dibiayai swasta itu itu Kota Bandung saja. Saya bilang, loh LRT ini kan bukan Kota Bandung saja tapi Bandung Raya," katanya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemerintah pusat mengkaji ulang terkait anggaran dan biaya untuk LRT Bandung Raya jika benar-benar dibiayai oleh swasta.
"Karena kami enggak mau harga tiket LRT Bandung Raya lebih mahal dibandingkan LRT di Jakarta. Makanya saya mengimbau agar ini dikaji ulang oleh pemerintah pusat," kata dia.
Menurut dia Pemprov Jawa Barat selama ini telah menyerahkan hasil kajian untuk trase/jalur LRT Bandung Raya kepada pemerintah pusat.
"Itu kan dalam trase jelas disebutkan mana saja rutenya. Makanya sekarang kita tinggal menunggu perpres-nya saja. Dan waktu rapat kemarin juga Pak Presiden sempat bingung karena enam kali rapat belum ada keputusan (tentang LRT Bandung Raya)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Saya juga bingung, kemarin rapat terbatas di Jakarta tiba-tiba saja muncul usulan dibiayai swasta karena selama ini kan rencananya akan dibiayai oleh APBN," kata Deddy Mizwar, di Bandung, Jumat.
Ia menuturkan usulan pembangunan LRT Bandung Raya dibiayai oleh swasta muncul dari salah satu menteri dan Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Jakarta.
"Jadi kalau Kang Emil (Ridwan Kamil) mengusulkan dibiayai swasta itu itu Kota Bandung saja. Saya bilang, loh LRT ini kan bukan Kota Bandung saja tapi Bandung Raya," katanya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemerintah pusat mengkaji ulang terkait anggaran dan biaya untuk LRT Bandung Raya jika benar-benar dibiayai oleh swasta.
"Karena kami enggak mau harga tiket LRT Bandung Raya lebih mahal dibandingkan LRT di Jakarta. Makanya saya mengimbau agar ini dikaji ulang oleh pemerintah pusat," kata dia.
Menurut dia Pemprov Jawa Barat selama ini telah menyerahkan hasil kajian untuk trase/jalur LRT Bandung Raya kepada pemerintah pusat.
"Itu kan dalam trase jelas disebutkan mana saja rutenya. Makanya sekarang kita tinggal menunggu perpres-nya saja. Dan waktu rapat kemarin juga Pak Presiden sempat bingung karena enam kali rapat belum ada keputusan (tentang LRT Bandung Raya)," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016