Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan kurang sepakat dengan gerakan masyarakat yakni #boikotbonbidbdg di media sosial terkait kasus kematian salah satu koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung yakni seekor Gajah Sumatera bernama Gajah Yani.
"Saya kira kalau boikot kurang tepat ya, lebih baik kalau ada yang salah diperbaiki saja," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Politisi dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mendukung penuh upaya penyelamatan Kebun Binatang Bandung karena salah satu objek wisata ikonik di Kota Bandung ini bisa memberi manfaat hiburan dan pendidikan bagi masyarakat.
"Harus diingat bahwa keberadaan kebun binatang ini bisa memberi hiburan, edukasi bagi masyarakat edukasi tentang flora dan fauna juga," kata Ineu.
Ketika ditanyakan tentang perlukah campur tangan pemerintah dalam menyelamatkan Kebun Binatang Bandung, menurut Ineu siapa pun bisa menjadi pengelolanya.
Akan tetapi, lanjut dia, pengelola harus mampu menjaga eksistensi kebun binatang tersebut terutama dari sisi perawatan hewan yang mengisi arena wisata itu.
Sebelumnya ada rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggandeng badan usaha milik daerah untuk ikut mengelola kebun binatang itu harus dikaji secara matang.
Hal ini sangat penting agar nantinya pengelolaan tersebut bisa dilakukan dengan baik.
"Dan harus diperhatikan ialah apakah BUMD-nya sudah pernah mengelola kebun binatang? Kalau belum pernah, saya rasa ini perlu ada kajian terlebih dahulu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Saya kira kalau boikot kurang tepat ya, lebih baik kalau ada yang salah diperbaiki saja," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Politisi dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mendukung penuh upaya penyelamatan Kebun Binatang Bandung karena salah satu objek wisata ikonik di Kota Bandung ini bisa memberi manfaat hiburan dan pendidikan bagi masyarakat.
"Harus diingat bahwa keberadaan kebun binatang ini bisa memberi hiburan, edukasi bagi masyarakat edukasi tentang flora dan fauna juga," kata Ineu.
Ketika ditanyakan tentang perlukah campur tangan pemerintah dalam menyelamatkan Kebun Binatang Bandung, menurut Ineu siapa pun bisa menjadi pengelolanya.
Akan tetapi, lanjut dia, pengelola harus mampu menjaga eksistensi kebun binatang tersebut terutama dari sisi perawatan hewan yang mengisi arena wisata itu.
Sebelumnya ada rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggandeng badan usaha milik daerah untuk ikut mengelola kebun binatang itu harus dikaji secara matang.
Hal ini sangat penting agar nantinya pengelolaan tersebut bisa dilakukan dengan baik.
"Dan harus diperhatikan ialah apakah BUMD-nya sudah pernah mengelola kebun binatang? Kalau belum pernah, saya rasa ini perlu ada kajian terlebih dahulu," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016