Antarajabar.com - DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat segera menunjuk badan usaha jalan tol (BUJT) terkait pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) agar pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dituntaskan.
"Percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu mutlak harus dilakukan. Sangat berharap cepat selesai. Saat ini fase 2 baru kurang lebih 30 persen, apalagi tunnelnya perlu 2-3 tahun," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas karena selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
"Hal ini kan menghubungkan Bandung dengan BIJB. Kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai," katanya.
Menurut dia, nantinya badan usaha jalan tol ini akan turut serta dalam pembangunan Tol Cisumdawu dan selama ini pembangunan jalan tol tersebut kurang maksimal karena terkendala sejumlah faktor, seperti terbatasnya kapasitas dan kesiapan anggaran.
"Saat ini kan akan segera pembiayaan pembebasan lahan untuk seksi satu hingga dua oleh pemerintah pusat, di running text tv sebesar Rp180 miliar dengan adanya badan usaha jalan tol, bisa saja seksi tiga hingga enam segera dituntaskan mereka, jadi berbarengan," katanya.
Pihaknya menyebut pembangunan konstruksi pun turut dilakukan BUMD Pemprov Jabar yakni PT Jasa Sarana.
Sementara itu Kepala Divisi Pengembangan PT Jasa Sarana Feri Rahmawan mengatakan, dalam waktu dekat ini pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Umum dan Pekerjaan Rakyat akan melakukan tender badan usaha jalan tol Cisumdawu.
"Jadi BPJT sedang menyiapkan tender investasi. Kalau sudah selesai, ada pemenangnya," kata dia.
Sehingga, kata dia, BUJT bersama-sama pemerintah akan membangun jalan tol sehingga diharapkan terjadi percepatan. "Biaya konstruksi oleh BUJT, seluruh tanah oleh pemerintah," katanya.
Menurut dia saat ini BPJT Kementerian PUPR tengah melakukan kelayakan Jalan Tol Cisumdawu. "Kelayakan traffic dan tarif. Nanti dalam tender mereka menawarkannya," kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan pemerintah pusat diminta segera mencairkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.
"Karena hingga saat ini, masih cukup banyak lahan yang belum dibebaskan baik, salah satunya karena keterbatasan dana," ujar Iwa.
Sebagai contohnya, lanjut Iwa, pada seksi I dan II saja, faktor lahan menjadi kendala seperti adanya tanah wakaf dan tanah kas desa yang belum tuntas pembebasannya.
"Untuk pembebasan lahan ini harus dipercepat untuk memperlancar pembangunan jalan tol tersebut. Terlebih, lahan yang belum bebas ini akan digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu mutlak harus dilakukan. Sangat berharap cepat selesai. Saat ini fase 2 baru kurang lebih 30 persen, apalagi tunnelnya perlu 2-3 tahun," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas karena selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
"Hal ini kan menghubungkan Bandung dengan BIJB. Kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai," katanya.
Menurut dia, nantinya badan usaha jalan tol ini akan turut serta dalam pembangunan Tol Cisumdawu dan selama ini pembangunan jalan tol tersebut kurang maksimal karena terkendala sejumlah faktor, seperti terbatasnya kapasitas dan kesiapan anggaran.
"Saat ini kan akan segera pembiayaan pembebasan lahan untuk seksi satu hingga dua oleh pemerintah pusat, di running text tv sebesar Rp180 miliar dengan adanya badan usaha jalan tol, bisa saja seksi tiga hingga enam segera dituntaskan mereka, jadi berbarengan," katanya.
Pihaknya menyebut pembangunan konstruksi pun turut dilakukan BUMD Pemprov Jabar yakni PT Jasa Sarana.
Sementara itu Kepala Divisi Pengembangan PT Jasa Sarana Feri Rahmawan mengatakan, dalam waktu dekat ini pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Umum dan Pekerjaan Rakyat akan melakukan tender badan usaha jalan tol Cisumdawu.
"Jadi BPJT sedang menyiapkan tender investasi. Kalau sudah selesai, ada pemenangnya," kata dia.
Sehingga, kata dia, BUJT bersama-sama pemerintah akan membangun jalan tol sehingga diharapkan terjadi percepatan. "Biaya konstruksi oleh BUJT, seluruh tanah oleh pemerintah," katanya.
Menurut dia saat ini BPJT Kementerian PUPR tengah melakukan kelayakan Jalan Tol Cisumdawu. "Kelayakan traffic dan tarif. Nanti dalam tender mereka menawarkannya," kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan pemerintah pusat diminta segera mencairkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.
"Karena hingga saat ini, masih cukup banyak lahan yang belum dibebaskan baik, salah satunya karena keterbatasan dana," ujar Iwa.
Sebagai contohnya, lanjut Iwa, pada seksi I dan II saja, faktor lahan menjadi kendala seperti adanya tanah wakaf dan tanah kas desa yang belum tuntas pembebasannya.
"Untuk pembebasan lahan ini harus dipercepat untuk memperlancar pembangunan jalan tol tersebut. Terlebih, lahan yang belum bebas ini akan digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016