Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta agar Perhutani untuk segera menuntaskan dan lahannya yang digunakan oleh 15 petani di lokasi pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Sampah Akhir (TPPSA) Nambo, Kabupaten Bogor.
"Kami meminta seluruh pihak mendukung proses pembangunan TPPAS Nambo di Kabupaten Bogor. Hal ini seiring masih adanya persoalan lahan pada pembangunan TPPAS regional tersebut," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jumat.
Menurut dia penuntasan lahan tersebut harus segera dilakukan karena Pemprov Jabar telah melakukan kerja sama dengan Perhutani agar lahan tersebut digunakan untuk TPPAS Nambo.
"Namun pihak Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan di area itu untuk digunakan tanaman, misalkan untuk kopi," kata Iwa.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil pertemuan itu disepakati bahwa persoalan tersebut menjadi tanggung jawab Perhutani.
"Dan kami coba untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Dan diharapkan selesai bulan April, atau pertengahan Mei, sehingga pembangunan mau jalan," katanya.
Pihaknya juga mengimbau kepada pihak-pihak lain agar tidak mengganggu proses pembangunan tersebut.
"Kami ingin semua pihak dimohon jangan mempengaruhi, jangan memperkeruh. Sehingga pada semua pihak mohon mendukung dan jangan sampai mengganggu," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Riyanto mengatakan Perhutani bersedia mengatasi persoalan dengan 15 petani tersebut.
"Segala hal yang dibutuhkan terkait itu menjadi tanggung jawab BUMN tersebut. Karena Pemprov Jabar telah melunasi pembayaran ke Perhutani terkait penggunaan lahan tersebut," ujarnya.
"Sekarang (persoalan) yang Perhutani dengan penggarap, urusan Perhutani, kita enggak perlu mengeluarkan (biaya) lagi," lanjut Bambang.
Diskimrum Jawa Barat, kata dia, memberi tenggat waktu bagi Perhutani agar segera menuntaskannya. "Pokoknya sebelum Juni harus sudah selesai," katanya.
Pihaknya menambahkan jumlah lahan yang digunakan untuk TPPAS Nambo mencapai 40 hektare dan sekitar 25 hektare di antaranya merupakan milik Perhutani.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Kami meminta seluruh pihak mendukung proses pembangunan TPPAS Nambo di Kabupaten Bogor. Hal ini seiring masih adanya persoalan lahan pada pembangunan TPPAS regional tersebut," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jumat.
Menurut dia penuntasan lahan tersebut harus segera dilakukan karena Pemprov Jabar telah melakukan kerja sama dengan Perhutani agar lahan tersebut digunakan untuk TPPAS Nambo.
"Namun pihak Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan di area itu untuk digunakan tanaman, misalkan untuk kopi," kata Iwa.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil pertemuan itu disepakati bahwa persoalan tersebut menjadi tanggung jawab Perhutani.
"Dan kami coba untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Dan diharapkan selesai bulan April, atau pertengahan Mei, sehingga pembangunan mau jalan," katanya.
Pihaknya juga mengimbau kepada pihak-pihak lain agar tidak mengganggu proses pembangunan tersebut.
"Kami ingin semua pihak dimohon jangan mempengaruhi, jangan memperkeruh. Sehingga pada semua pihak mohon mendukung dan jangan sampai mengganggu," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Riyanto mengatakan Perhutani bersedia mengatasi persoalan dengan 15 petani tersebut.
"Segala hal yang dibutuhkan terkait itu menjadi tanggung jawab BUMN tersebut. Karena Pemprov Jabar telah melunasi pembayaran ke Perhutani terkait penggunaan lahan tersebut," ujarnya.
"Sekarang (persoalan) yang Perhutani dengan penggarap, urusan Perhutani, kita enggak perlu mengeluarkan (biaya) lagi," lanjut Bambang.
Diskimrum Jawa Barat, kata dia, memberi tenggat waktu bagi Perhutani agar segera menuntaskannya. "Pokoknya sebelum Juni harus sudah selesai," katanya.
Pihaknya menambahkan jumlah lahan yang digunakan untuk TPPAS Nambo mencapai 40 hektare dan sekitar 25 hektare di antaranya merupakan milik Perhutani.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016