Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan petugas verifikasi dan validasi di setiap desa untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan agar lebih akurat sebagai dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Jangan sampai yang paling miskin enggak dapat, nanti yang lebih tinggi dapat, nah ini jadi kecemburuan sosial," kata Staf Ahli Bupati Garut Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab Garut, Maskut Farid, saat membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 di Cipanas Garut, Kamis.
Ia menuturkan kegiatan tersebut menghadirkan operator dari 442 desa/kelurahan se-Kabupaten Garut yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendataan masyarakat miskin secara akurat agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pendataan yang akurat, kata dia, merupakan hal penting agar program bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat bisa berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Makanya teman-teman operator itu harus memastikan orang-orang yang sesuai data itu masuk DTKS," katanya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Bappeda Kabupaten Garut, Agus Dinar, menyatakan, kegiatan tersebut menjelaskan tentang pentingnya pemutakhiran data masyarakat miskin sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, DTKS maupun data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) memerlukan pembaruan secara berkala agar bantuan kemiskinan bisa disalurkan tepat sasaran.
"Regulasi kebijakan yang kita keluarkan terkait penanggulangan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid, yang mutakhir, ini bisa jadi tidak tepat sasaran, sehingga ini sangat mendasar sekali, bahwa data ini sangat perlu dikuatkan," kata Agus.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Asep Nugraha, menambahkan, tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis tersebut untuk meningkatkan kemampuan operator mengelola data kemiskinan pada DTKS maupun dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial.
Data yang dihasilkan, kata dia, akan menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah agar kehidupannya terjamin.
"Data yang kita kelola saat ini bisa menghasilkan data yang valid, data yang akurat, data yang benar keberadaannya, yang mana mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, atau miskin bisa menerima bantuan," kata Asep.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Jangan sampai yang paling miskin enggak dapat, nanti yang lebih tinggi dapat, nah ini jadi kecemburuan sosial," kata Staf Ahli Bupati Garut Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab Garut, Maskut Farid, saat membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 di Cipanas Garut, Kamis.
Ia menuturkan kegiatan tersebut menghadirkan operator dari 442 desa/kelurahan se-Kabupaten Garut yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendataan masyarakat miskin secara akurat agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pendataan yang akurat, kata dia, merupakan hal penting agar program bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat bisa berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Makanya teman-teman operator itu harus memastikan orang-orang yang sesuai data itu masuk DTKS," katanya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Bappeda Kabupaten Garut, Agus Dinar, menyatakan, kegiatan tersebut menjelaskan tentang pentingnya pemutakhiran data masyarakat miskin sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, DTKS maupun data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) memerlukan pembaruan secara berkala agar bantuan kemiskinan bisa disalurkan tepat sasaran.
"Regulasi kebijakan yang kita keluarkan terkait penanggulangan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid, yang mutakhir, ini bisa jadi tidak tepat sasaran, sehingga ini sangat mendasar sekali, bahwa data ini sangat perlu dikuatkan," kata Agus.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Asep Nugraha, menambahkan, tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis tersebut untuk meningkatkan kemampuan operator mengelola data kemiskinan pada DTKS maupun dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial.
Data yang dihasilkan, kata dia, akan menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah agar kehidupannya terjamin.
"Data yang kita kelola saat ini bisa menghasilkan data yang valid, data yang akurat, data yang benar keberadaannya, yang mana mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, atau miskin bisa menerima bantuan," kata Asep.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024