KPU Cirebon matangkan aspek teknis usai simulasi pemungutan suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mematangkan persiapan aspek teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada 2024, seusai melakukan simulasi pencoblosan suara.

 

Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati di Cirebon, Rabu, mengatakan melalui simulasi ini pihaknya bisa memastikan kesiapan seluruh aspek teknis untuk melaksanakan pemungutan suara pada 27 November 2024.

 

“Pada Selasa (12/11), kami sudah melakukan simulasi pencoblosan. Tujuannya untuk memastikan seluruh aspek teknis pemilihan sudah siap diterapkan pada Pilkada 2024,” katanya.

 

Ia menjelaskan simulasi tersebut digelar mendekati kondisi sebenarnya yang akan dihadapi pada proses pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk pengerahan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

 

Menurutnya, petugas KPPS sudah mempraktikan tugasnya ketika berada di TPS mulai dari pemanggilan pemilih, verifikasi daftar pemilih, hingga melaksanakan penghitungan suara setelah seluruh warga menggunakan hak pilih.

 

Seluruh KPPS, lanjut Esya, telah mendapatkan bimbingan teknis sejak dilantik pada 7 November 2024 guna memastikan mereka siap menghadapi tantangan di lapangan, khususnya kemungkinan kendala teknis yang dapat muncul saat tahap pencoblosan.

 

“Kami pun mengoptimalkan pengelolaan logistik. Seluruh perlengkapan, seperti surat suara dan kotak suara, diuji kelayakannya untuk menjamin tidak ada kendala yang bisa menghambat jalannya tahapan ini,” ujarnya.

 

Dengan persiapan yang matang, KPU Kabupaten Cirebon optimistis pemungutan suara pada Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 

Esya menyebutkan pihaknya sudah merekrut 23.226 anggota KPPS, yang bertugas di 3.318 TPS di wilayah Kabupaten Cirebon.

 

Dia menambahkan pada Pilkada 2024, KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di daerahnya berjumlah 1.744.235 pemilih.

 

“Pengelolaan daftar pemilih yang akurat juga harus dilakukan untuk menghindari terjadinya pemungutan suara ulang (PSU). Seluruh data pemilih sudah dipastikan keakuratannya agar pemilih dapat terlayani dengan baik,” ucap dia.