Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisataan yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan kepariwisataan di Jawa Barat.
"Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan ini bukan saja untuk titik-titik pariwisata namun juga ditentukan untuk akses, fasilitas yang lain. Pokoknya dipikirkan bagaimana pariwisata akan meningkatkan perekonomian," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Selasa.
Menurut dia, ketiadaan rencana induk saat ini menjadi salah satu penyebab minimnya kreasi dan inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan di Jabar.
"Sehingga dengan perda rencana induk pariwisata, dinas ini juga akan mengikuti," kata Ineu.
Ia mengatakan selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar dinilai belum optimal dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.
Program kerja dari dinas tersebut belum memberi efek berkelanjutan terhadap potensi pariwisata di Jabar dan program yang dilakukan hanya memberi manfaat sesaat saja.
"Disbudpar Jabar masih harus terus ditingkatkan. Hasil kajian kami perlu ada rencana induk, agar dinas kita fokus melihat dan mengembangkan pariwisata," katanya.
"Jadi bukan hanya program sesaat setelah itu, sudah, tidak ada tindak lanjut kegiatannya. Ke depan ingin ada keberlanjutan," lanjut Ineu.
Selain itu, menurut dia, promosi pariwisatanya juga harus terus ditingkatkan kemudian sisi promosi wisata harus diperkuat.
Ia menuturkan optimalisasi kepariwisataan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta.
"Mereka yang terliiba dalam dunia kepariwisataan juga. Jangan hanya mengeluh ketika sepi gara-gara tidak ada bimtek di hotel. Tapi berbalik, bagaimana agar tamu asing yang memberi pemasukan," kata dia.
Ia mengakui, persoalan infrastruktur menjadi hal penting yang cukup menghambat pertumbuhan pariwisata di Jabar terlebih wilayahnya sangat luas menjadikan jarak satu lokasi ke lokasi lain menjadi jauh sehingga memakan waktu lama.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan ini bukan saja untuk titik-titik pariwisata namun juga ditentukan untuk akses, fasilitas yang lain. Pokoknya dipikirkan bagaimana pariwisata akan meningkatkan perekonomian," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Selasa.
Menurut dia, ketiadaan rencana induk saat ini menjadi salah satu penyebab minimnya kreasi dan inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan di Jabar.
"Sehingga dengan perda rencana induk pariwisata, dinas ini juga akan mengikuti," kata Ineu.
Ia mengatakan selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar dinilai belum optimal dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.
Program kerja dari dinas tersebut belum memberi efek berkelanjutan terhadap potensi pariwisata di Jabar dan program yang dilakukan hanya memberi manfaat sesaat saja.
"Disbudpar Jabar masih harus terus ditingkatkan. Hasil kajian kami perlu ada rencana induk, agar dinas kita fokus melihat dan mengembangkan pariwisata," katanya.
"Jadi bukan hanya program sesaat setelah itu, sudah, tidak ada tindak lanjut kegiatannya. Ke depan ingin ada keberlanjutan," lanjut Ineu.
Selain itu, menurut dia, promosi pariwisatanya juga harus terus ditingkatkan kemudian sisi promosi wisata harus diperkuat.
Ia menuturkan optimalisasi kepariwisataan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta.
"Mereka yang terliiba dalam dunia kepariwisataan juga. Jangan hanya mengeluh ketika sepi gara-gara tidak ada bimtek di hotel. Tapi berbalik, bagaimana agar tamu asing yang memberi pemasukan," kata dia.
Ia mengakui, persoalan infrastruktur menjadi hal penting yang cukup menghambat pertumbuhan pariwisata di Jabar terlebih wilayahnya sangat luas menjadikan jarak satu lokasi ke lokasi lain menjadi jauh sehingga memakan waktu lama.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015