Menyusul penunjukan salah satu pimpinannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memperkuat sistem dan tata kelola di Pemkab setempat melalui perbaikan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat mencegah korupsi.
"Instrumen ini untuk memantau data, menganalisis risiko, dan memberikan saran perbaikan tata kelola pemerintahan di pemerintah daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Ciamis," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Budi mengatakan MCP Kabupaten Ciamis periode 2022 dan 2023 berada pada kategori Terjaga. Meskipun terjadi penurunan skor yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.
MCP 2022 Pemkab Ciamis mencapai skor 90 dengan rincian penilaian di setiap fokus area meliputi; Perencanaan dan Penganggaran APBD (100); Pengadaan Barang dan Jasa (84); Perizinan (89); Pengawasan APIP (86); Manajemen ASN (84); Optimalisasi Pajak Daerah (88); dan Pengelolaan BMD (95).
Namun MCP 2023, skor Pemkab Ciamis mengalami penurunan menjadi 77 dengan rincian penilaian yaitu; Perencanaan & Penganggaran APBD (81); Pengadaan Barang dan Jasa (73); Perizinan (82); Pengawasan APIP (72); Manajemen ASN (79); Optimalisasi Pajak Daerah (67); dan Pengelolaan BMD (89).
"Data ini dapat menjadi salah satu basis upaya perbaikan tata kelola pemkab. Ciamis. Dimana kerawanan korupsi sebagai salah satu problem mendasar pada beberapa sektor pemerintahan, maka upaya mitigasi dan pencegahan yang optimal dapat mendorong perwujudan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Budi.
Dia mengatakan publik dapat mengakses secara rinci pengukuran MCP pada seluruh pemerintah daerah, baik pada level kabupaten, kota, maupun provinsi, melalui tautan jaga.kpk.go.id.
Sebelumnya Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya, Jumat, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/1).
Usai dilantik, Budi Waluya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.
Tugas baru ini menjadi momentum bagi KPK untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
“Terima kasih untuk pimpinan KPK dan seluruh insan KPK yang terus mendukung kami. Tentunya ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang selama ini ada di KPK ke daerah,” ujar Budi Waluya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK siapkan penguatan sistem antikorupsi Pemkab Ciamis
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Instrumen ini untuk memantau data, menganalisis risiko, dan memberikan saran perbaikan tata kelola pemerintahan di pemerintah daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Ciamis," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Budi mengatakan MCP Kabupaten Ciamis periode 2022 dan 2023 berada pada kategori Terjaga. Meskipun terjadi penurunan skor yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.
MCP 2022 Pemkab Ciamis mencapai skor 90 dengan rincian penilaian di setiap fokus area meliputi; Perencanaan dan Penganggaran APBD (100); Pengadaan Barang dan Jasa (84); Perizinan (89); Pengawasan APIP (86); Manajemen ASN (84); Optimalisasi Pajak Daerah (88); dan Pengelolaan BMD (95).
Namun MCP 2023, skor Pemkab Ciamis mengalami penurunan menjadi 77 dengan rincian penilaian yaitu; Perencanaan & Penganggaran APBD (81); Pengadaan Barang dan Jasa (73); Perizinan (82); Pengawasan APIP (72); Manajemen ASN (79); Optimalisasi Pajak Daerah (67); dan Pengelolaan BMD (89).
"Data ini dapat menjadi salah satu basis upaya perbaikan tata kelola pemkab. Ciamis. Dimana kerawanan korupsi sebagai salah satu problem mendasar pada beberapa sektor pemerintahan, maka upaya mitigasi dan pencegahan yang optimal dapat mendorong perwujudan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Budi.
Dia mengatakan publik dapat mengakses secara rinci pengukuran MCP pada seluruh pemerintah daerah, baik pada level kabupaten, kota, maupun provinsi, melalui tautan jaga.kpk.go.id.
Sebelumnya Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya, Jumat, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/1).
Usai dilantik, Budi Waluya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.
Tugas baru ini menjadi momentum bagi KPK untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
“Terima kasih untuk pimpinan KPK dan seluruh insan KPK yang terus mendukung kami. Tentunya ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang selama ini ada di KPK ke daerah,” ujar Budi Waluya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK siapkan penguatan sistem antikorupsi Pemkab Ciamis
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024