Antarajabar.com - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan peranan penyuluh dapat menyelamatkan Provinsi Jawa Barat dari krisis pangan.
"Hasil pertanian di Jabar masih dapat dioptimalkan jika memanfaatkan data yang dikumpulkan penyuluh," kata Deddy Mizwar, saat membuka temu profesi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Kabupaten Sumedang, Rabu.
Data yang dimaksudkan Deddy meliputi lokasi lahan pertanian, jangka waktu masa panen, dan perkiraan banyaknya hasil panen, serta informasi kemungkinan terjadinya puso atau kerusakan lahan.
Dengan demikian, pengendalian persediaan bahan pangan di Jabar dapat ditingkatkan sehingga berimbas pada penghentian pangan impor.
"Kita coba mengoptimalkan peranan posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) untuk data, karena bicara masalah ketahanan pangan kita tak bisa mengabaikan data," katanya.
"Ini berkaitan nanti dengan bagaimana pengendalian inflasi daerah sebetulnya," lanjut dia.
Acara yang bertajuk Regulasi UU No. 23/2014 Dalam Memproteksi Distorsi Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Sesuai UU No. 16/2006 di Jawa Barat ini turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Barat, serta Dewan Pengurus Pusat serta Wilayah Perhiptani.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Hasil pertanian di Jabar masih dapat dioptimalkan jika memanfaatkan data yang dikumpulkan penyuluh," kata Deddy Mizwar, saat membuka temu profesi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Kabupaten Sumedang, Rabu.
Data yang dimaksudkan Deddy meliputi lokasi lahan pertanian, jangka waktu masa panen, dan perkiraan banyaknya hasil panen, serta informasi kemungkinan terjadinya puso atau kerusakan lahan.
Dengan demikian, pengendalian persediaan bahan pangan di Jabar dapat ditingkatkan sehingga berimbas pada penghentian pangan impor.
"Kita coba mengoptimalkan peranan posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) untuk data, karena bicara masalah ketahanan pangan kita tak bisa mengabaikan data," katanya.
"Ini berkaitan nanti dengan bagaimana pengendalian inflasi daerah sebetulnya," lanjut dia.
Acara yang bertajuk Regulasi UU No. 23/2014 Dalam Memproteksi Distorsi Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Sesuai UU No. 16/2006 di Jawa Barat ini turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Barat, serta Dewan Pengurus Pusat serta Wilayah Perhiptani.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015