Penyaluran pupuk subsidi di Cirebon capai 34 ribu ton hingga Oktober 2024

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencapai 34 ribu ton hingga Oktober 2024 atau sudah 68 persen dari total alokasi yang ditetapkan untuk daerah tersebut.

“Yang baru menebus pupuk bersubsidi (di Kabupaten Cirebon), hingga Oktober ini mencapai 63.914 orang petani,” kata Account Executive Cirebon Bakty Nevada dalam keterangannya di Cirebon, Kamis.

Bakty mengatakan pada 2024, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon mencapai 48.880 ton bagi 77.000 orang petani, atau mengalami penambahan sebanyak 1.711 ton dari sebelumnya 47.169 ton.

Hal tersebut, kata dia, menjadi bentuk dukungan dari Pupuk Indonesia terhadap penambahan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional oleh pemerintah yakni dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

“Hal ini sesuai dengan Kepmentan Nomor 249/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024,” katanya.

Ia memastikan petani di Kabupaten Cirebon tidak perlu khawatir terkait penyaluran pupuk bersubsidi, karena saat ini ketersediaannya masih cukup dengan jumlah 18.275 ton yang terdiri dari 16.651 ton urea dan 1.624 ton NPK.

“Stok ini sesuai dengan ketentuan minimum yang diatur pemerintah. Kami pastikan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan petani dalam satu bulan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu VP Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang Muhammad Arif Rahman menyampaikan pihaknya terus mengoptimalkan produksi pupuk, guna menjamin pupuk bersubsidi selalu tersedia.

Menurut dia, upaya tersebut harus dilakukan agar pupuk tetap terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Cirebon.

“Kami menjaga keandalan pabrik pupuk di Cikampek, supaya bisa menghasilkan pupuk berkualitas untuk petani (termasuk di Cirebon),” ungkapnya.

Dia menambahkan berdasarkan regulasi, seluruh alokasi pupuk bersubsidi menjadi hak bagi para petani yang telah memenuhi persyaratan.

“Petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani, serta terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK),” ucap dia.