Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat memanggil Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum Karawang untuk dimintai keterangan terkait maraknya baliho bergambar calon bupati petahana.
"Sebelumnya kami sudah menerima laporan masyarakat terkait masih terpasangnya baliho bergambar calon bupati petahana. Jadi sebagai upaya tindak lanjut, kami memanggil pak Sekda dan Kabag Hukum Pemkab Karawang untuk dimintai keterangan," kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi, di Karawang, Selasa.
Baliho bergambar kandidat petahana Aep Syaepuloh yang terpasang di setiap kantor desa/kelurahan dan kantor organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang sudah terpasang saat dirinya menjabat bupati.
Selain memuat gambar, baliho tersebut juga berisi mengenai program-program Pemerintah Kabupaten Karawang serta ucapan hari-hari besar nasional.
Hal tersebut dipersoalkan oleh tim pasangan calon lain karena hingga memasuki tahapan kampanye pilkada, baliho-baliho itu masih terpasang. Sementara sejak ditetapkan sebagai calon bupati pada 22 September 2024 hingga masa kampanye selama 60 hari, Aep Syaepuloh berstatus cuti di luar tanggungan negara.
Kusnadi mengatakan bahwa Bawaslu Karawang tidak diam atas laporan masyarakat mengenai hal tersebut. Sehingga sejak beberapa hari terakhir hingga saat ini dilakukan pemanggilan pihak-pihak terkait.
Pihak-pihak terkait yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan di antaranya Sekda Karawang Asep Aang Rahmatullah serta Kabag Hukum Setda Karawang Asep Suryana. Keduanya dipanggil Bawaslu Karawang pada Senin (7/10).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Sebelumnya kami sudah menerima laporan masyarakat terkait masih terpasangnya baliho bergambar calon bupati petahana. Jadi sebagai upaya tindak lanjut, kami memanggil pak Sekda dan Kabag Hukum Pemkab Karawang untuk dimintai keterangan," kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi, di Karawang, Selasa.
Baliho bergambar kandidat petahana Aep Syaepuloh yang terpasang di setiap kantor desa/kelurahan dan kantor organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang sudah terpasang saat dirinya menjabat bupati.
Selain memuat gambar, baliho tersebut juga berisi mengenai program-program Pemerintah Kabupaten Karawang serta ucapan hari-hari besar nasional.
Hal tersebut dipersoalkan oleh tim pasangan calon lain karena hingga memasuki tahapan kampanye pilkada, baliho-baliho itu masih terpasang. Sementara sejak ditetapkan sebagai calon bupati pada 22 September 2024 hingga masa kampanye selama 60 hari, Aep Syaepuloh berstatus cuti di luar tanggungan negara.
Kusnadi mengatakan bahwa Bawaslu Karawang tidak diam atas laporan masyarakat mengenai hal tersebut. Sehingga sejak beberapa hari terakhir hingga saat ini dilakukan pemanggilan pihak-pihak terkait.
Pihak-pihak terkait yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan di antaranya Sekda Karawang Asep Aang Rahmatullah serta Kabag Hukum Setda Karawang Asep Suryana. Keduanya dipanggil Bawaslu Karawang pada Senin (7/10).
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024