Antarajawabarat.com, 29/6 - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan institusinya tetap berkomitmen untuk membantu menjaga kondusifitas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan mendukung kebijakan pemerintahan.
"Sebenarnya DPR RI hampir 10 bulan positif mendukung pemerintah. DPR ingin menjaga Pak Jokowi," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Fahri menjelaskan ketika pemerintahan mengubah nomenklatur kementerian, maka DPR membahasnya hingga dua pekan lalu menyetujuinya.
Namun dia mengatakan secara objektif dirinya menilai ada pelambatan ekonomi dan serapan APBN melambat.
"Dunia boleh krisis namun APBN tidak boleh melambat agar krisis tidak terjadi sehingga harus segera dieksekusi penyerapannya," ujar Fahri.
Dia mengatakan dirinya mendengar bahwa kabinet berjalan sendiri namun dirinya enggan menanggapi lebih lanjut karena nanti dianggap mengganggu presiden.
DPR RI menurut dia positif dan mendukung Presiden Jokowi namun meminta agar Presiden tetap menjaga kepemimpinannya.
"Kalau Pak Tjahjo Kumolo berbicara seperti itu (sinyalemen kinerja kabinet tidak kompak), maka harus segera diklarifikasi dan diakhiri," katanya.
Dia meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah bangsa dan tidak perlu mengajak pihak lain seperti Koalisi Merah Putih masuk dalam Kabinet Kerja. Hal itu menurut dia lebih penting menyelesaikan masalah ekonomi yang dinilainya dalam kondisi bahaya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya sinyalemen dalam tubuh Kabinet Kerja tidak kompak, khususnya di antara para menteri.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (28/6) malam.
Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.
Dia memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.
"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media. ***2***Budi Suyanto
antara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Sebenarnya DPR RI hampir 10 bulan positif mendukung pemerintah. DPR ingin menjaga Pak Jokowi," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Fahri menjelaskan ketika pemerintahan mengubah nomenklatur kementerian, maka DPR membahasnya hingga dua pekan lalu menyetujuinya.
Namun dia mengatakan secara objektif dirinya menilai ada pelambatan ekonomi dan serapan APBN melambat.
"Dunia boleh krisis namun APBN tidak boleh melambat agar krisis tidak terjadi sehingga harus segera dieksekusi penyerapannya," ujar Fahri.
Dia mengatakan dirinya mendengar bahwa kabinet berjalan sendiri namun dirinya enggan menanggapi lebih lanjut karena nanti dianggap mengganggu presiden.
DPR RI menurut dia positif dan mendukung Presiden Jokowi namun meminta agar Presiden tetap menjaga kepemimpinannya.
"Kalau Pak Tjahjo Kumolo berbicara seperti itu (sinyalemen kinerja kabinet tidak kompak), maka harus segera diklarifikasi dan diakhiri," katanya.
Dia meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah bangsa dan tidak perlu mengajak pihak lain seperti Koalisi Merah Putih masuk dalam Kabinet Kerja. Hal itu menurut dia lebih penting menyelesaikan masalah ekonomi yang dinilainya dalam kondisi bahaya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya sinyalemen dalam tubuh Kabinet Kerja tidak kompak, khususnya di antara para menteri.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (28/6) malam.
Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.
Dia memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.
"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media. ***2***Budi Suyanto
antara
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015