Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar meminta maaf karena tidak memenuhi undangan dari panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mengurus hubungan antarkedua lembaga tersebut.
“Hari ini saya diundang oleh PBNU melalui sebuah surat. Nah, saya mohon maaf enggak datang karena saya sengaja enggak datang,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (21/8) malam.
Ia menjelaskan bahwa ketidakdatangan dirinya tersebut sebagai bentuk menegakkan konstitusi, yang mana PKB dilindungi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
“Sehingga kalau kita mau taat kepada konstitusi, jangan saling mencampuri urusan yang diatur oleh konstitusi negara. Oleh karena itu, saya berharap betul kepada PBNU untuk betul-betul mengelola organisasi sesuai dengan tata krama konstitusi, dan sesuai dengan aturan konstitusi, sehingga mohon maaf saya tidak akan bisa memenuhi undangan PBNU,” jelasnya.
Walaupun demikian, ia mengaku siap meluangkan waktu untuk mengopi bersama jajaran pengurus PBNU.
“Saya siap ngopi. Ngopi di rumah Yahya (Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf) juga boleh, di rumah Saiful (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) juga boleh, di rumah Kiai Mif (Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar) juga boleh, di rumah saya juga boleh,” katanya.
Sebelumnya, PBNU akan mengonfirmasi tiga hal terkait DPP PKB kepada Cak Imin bila tiba di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, yaitu terkait masalah kewenangan dewan syuro, permusyawaratan, dan tata kelola organisasi. Oleh sebab itu, PBNU mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Cak Imin.
“Memang, ini menunjukkan niat tidak baiknya Ketua Umum PKB,” ucap Ketua PBNU Umarsyah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.
Supremasi ulama di PKB
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan bahwa PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya pula.
Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa PKB bukan memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Akan tetapi, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.
“Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.
Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.
“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik NU.
“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (18/8).
Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.
“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.
Namun demikian, Muhaimin tidak menampik bahwa PKB lahir dari rahim ulama yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Cak Imin soal undangan PBNU: Mohon maaf saya sengaja enggak datang
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
“Hari ini saya diundang oleh PBNU melalui sebuah surat. Nah, saya mohon maaf enggak datang karena saya sengaja enggak datang,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (21/8) malam.
Ia menjelaskan bahwa ketidakdatangan dirinya tersebut sebagai bentuk menegakkan konstitusi, yang mana PKB dilindungi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
“Sehingga kalau kita mau taat kepada konstitusi, jangan saling mencampuri urusan yang diatur oleh konstitusi negara. Oleh karena itu, saya berharap betul kepada PBNU untuk betul-betul mengelola organisasi sesuai dengan tata krama konstitusi, dan sesuai dengan aturan konstitusi, sehingga mohon maaf saya tidak akan bisa memenuhi undangan PBNU,” jelasnya.
Walaupun demikian, ia mengaku siap meluangkan waktu untuk mengopi bersama jajaran pengurus PBNU.
“Saya siap ngopi. Ngopi di rumah Yahya (Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf) juga boleh, di rumah Saiful (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) juga boleh, di rumah Kiai Mif (Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar) juga boleh, di rumah saya juga boleh,” katanya.
Sebelumnya, PBNU akan mengonfirmasi tiga hal terkait DPP PKB kepada Cak Imin bila tiba di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, yaitu terkait masalah kewenangan dewan syuro, permusyawaratan, dan tata kelola organisasi. Oleh sebab itu, PBNU mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Cak Imin.
“Memang, ini menunjukkan niat tidak baiknya Ketua Umum PKB,” ucap Ketua PBNU Umarsyah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.
Supremasi ulama di PKB
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan bahwa PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya pula.
Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa PKB bukan memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Akan tetapi, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.
“Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.
Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.
“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik NU.
“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (18/8).
Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.
“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.
Namun demikian, Muhaimin tidak menampik bahwa PKB lahir dari rahim ulama yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Cak Imin soal undangan PBNU: Mohon maaf saya sengaja enggak datang
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024