Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)) dorong pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.
"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin.
Kepala Negara mengatakan bahwa 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Untuk itu, ia menginginkan adanya pemerataan sehingga wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa juga mendapatkan perputaran ekonominya.
"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin pemerataan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," kata Presiden.
Selain perputaran ekonomi, Presiden juga mengungkapkan masalah populasi juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
"Populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen persen populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," ujar Presiden.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin pagi.
Sebelum memulai sidang tersebut, acara diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi kemudian memberikan sambutan pembuka mengenai pertama kalinya sidang paripurna diselenggarakan di IKN.
"Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara," kata Presiden Jokowi di ruang sidang Istana Garuda.
Investasi di IKN
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun rupiah,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa sudah terdapat 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama, yakni dari sektor pendidikan terdapat 6 investor, dari sektor kesehatan terdapat 3 investor, ritel dan logistik terdapat 10 investor.
Lebih lanjut, dari perhotelan terdapat delapan investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama, di sektor energi dan transportasi terdapat 2 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, serta media dan teknologi terdapat 3 investor.
"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya," ucap Jokowi.
Setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk turut serta meletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perbankan dan hotel dari perusahaan swasta, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wapres.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan lokasi kawasan Istana Wapres berada di Sumbu Timur, KIPP IKN.
Sedangkan peletakan batu pertama untuk proyek investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti empat investor swasta dalam negeri, yakni BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemindahan ibu kota dorong pemerataan ekonomi di luar Jawa
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin.
Kepala Negara mengatakan bahwa 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Untuk itu, ia menginginkan adanya pemerataan sehingga wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa juga mendapatkan perputaran ekonominya.
"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin pemerataan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," kata Presiden.
Selain perputaran ekonomi, Presiden juga mengungkapkan masalah populasi juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
"Populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen persen populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," ujar Presiden.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin pagi.
Sebelum memulai sidang tersebut, acara diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi kemudian memberikan sambutan pembuka mengenai pertama kalinya sidang paripurna diselenggarakan di IKN.
"Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara," kata Presiden Jokowi di ruang sidang Istana Garuda.
Investasi di IKN
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun rupiah,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa sudah terdapat 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama, yakni dari sektor pendidikan terdapat 6 investor, dari sektor kesehatan terdapat 3 investor, ritel dan logistik terdapat 10 investor.
Lebih lanjut, dari perhotelan terdapat delapan investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama, di sektor energi dan transportasi terdapat 2 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, serta media dan teknologi terdapat 3 investor.
"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya," ucap Jokowi.
Setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk turut serta meletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perbankan dan hotel dari perusahaan swasta, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wapres.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan lokasi kawasan Istana Wapres berada di Sumbu Timur, KIPP IKN.
Sedangkan peletakan batu pertama untuk proyek investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti empat investor swasta dalam negeri, yakni BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemindahan ibu kota dorong pemerataan ekonomi di luar Jawa
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024