Bandung, 19/3 (Antara) - Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jabar menyambut baik Sistem Informasi Pengawasan Orang Asing (SIPOA) oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
"Bagi pemangku kepentingan kepariwisataan, SIPOA ini sangat membantu statistik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jabar," kata Ketua BPPD Jabar Cecep Rukmana di Bandung, Kamis.
Menurut Cecep Rukmana pengurus BPPD Jabar menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Sahala Pasaribu beberapa waktu lalu dan melakukan sharing peran masing-masing.
Dalam pertemuan itu, BPPD Jabar akan membantu sosialisasi program SIPOA Kantor Imigrasi Bandung melalui organisasi terkait baik PHRI, Asita, HPI maupun asosiasi lainnya. Bagi pemangku kepariwisataan, data yang ada dalam SIPOA yang juga bisa dilihat publik akan membantu langkah promosi pariwisata dengan melihat jumlah kunjungan, terutama yang nginap dan asal negara.
"Selama ini belum ada acuan yang pas menyangkut data kunjungan wisman ke Bandung dan Jabar. Termasuk yang datang langsung melalui Bandara Husein pun belum tentu nginap di Bandung," katanya.
Menurut Cecep untuk mendukung SIPOA pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sudah mengirim surat ke semua hotel, penginapan dan sejenisnya untuk mengirimkan data orang asing yang nginap melalui sebuah sistem daring.
Dalam suratnya tertanggal 30 Oktober 2014 disebutkan berdasarkan UU keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 semua pemberi penginapan warga asing wajib memberikan data tentang orang asing yang nginap setelah diminta oleh pihak imigrasi.
"Melalui surat tersebut, pihak imigrasi sudah meminta. Jika tidak memberikan informasi dimaksud, terancam dikenakan kurungan tiga bulan penjara atau denda Rp25 juta," katanya.
Sejak itu, baru empat puluh hotel yang bergabung memberikan informasi wisman yang nginap. Pelaksanaannya mudah karena melalui daring. Jadi tidak perlu datang atau diantar langsung," kata Cecep.
Untuk sementara, yang akan bisa terekam data dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Namum Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar menyatakan siap mensosialisasikan SIPOA ini ke seluruh Jabar sehingga data wisman yang nginap bisa tercatat.
"Kami perlu data wisman yang nginap. Selama ini belum ada sehingga tidak jarang kata pejabat yang satu hampir satu juta, kata pejabat lain baru lima ratus ribu wisman, jadi datanya beda-beda," kata Herman Muchtar menambahkan.***2***
(U.S033/B/Yuniardi/Yuniardi) 19-03-2015 09:47:00
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Bagi pemangku kepentingan kepariwisataan, SIPOA ini sangat membantu statistik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jabar," kata Ketua BPPD Jabar Cecep Rukmana di Bandung, Kamis.
Menurut Cecep Rukmana pengurus BPPD Jabar menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Sahala Pasaribu beberapa waktu lalu dan melakukan sharing peran masing-masing.
Dalam pertemuan itu, BPPD Jabar akan membantu sosialisasi program SIPOA Kantor Imigrasi Bandung melalui organisasi terkait baik PHRI, Asita, HPI maupun asosiasi lainnya. Bagi pemangku kepariwisataan, data yang ada dalam SIPOA yang juga bisa dilihat publik akan membantu langkah promosi pariwisata dengan melihat jumlah kunjungan, terutama yang nginap dan asal negara.
"Selama ini belum ada acuan yang pas menyangkut data kunjungan wisman ke Bandung dan Jabar. Termasuk yang datang langsung melalui Bandara Husein pun belum tentu nginap di Bandung," katanya.
Menurut Cecep untuk mendukung SIPOA pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sudah mengirim surat ke semua hotel, penginapan dan sejenisnya untuk mengirimkan data orang asing yang nginap melalui sebuah sistem daring.
Dalam suratnya tertanggal 30 Oktober 2014 disebutkan berdasarkan UU keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 semua pemberi penginapan warga asing wajib memberikan data tentang orang asing yang nginap setelah diminta oleh pihak imigrasi.
"Melalui surat tersebut, pihak imigrasi sudah meminta. Jika tidak memberikan informasi dimaksud, terancam dikenakan kurungan tiga bulan penjara atau denda Rp25 juta," katanya.
Sejak itu, baru empat puluh hotel yang bergabung memberikan informasi wisman yang nginap. Pelaksanaannya mudah karena melalui daring. Jadi tidak perlu datang atau diantar langsung," kata Cecep.
Untuk sementara, yang akan bisa terekam data dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Namum Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar menyatakan siap mensosialisasikan SIPOA ini ke seluruh Jabar sehingga data wisman yang nginap bisa tercatat.
"Kami perlu data wisman yang nginap. Selama ini belum ada sehingga tidak jarang kata pejabat yang satu hampir satu juta, kata pejabat lain baru lima ratus ribu wisman, jadi datanya beda-beda," kata Herman Muchtar menambahkan.***2***
(U.S033/B/Yuniardi/Yuniardi) 19-03-2015 09:47:00
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015