Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyeleksi calon penjabat kepala daerah yang ditunjuk.
"Sudah melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kemudian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BIN (Badan Intelijen Negara), Kejaksaan Agung, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) untuk masalah hukum," kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Tito menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Komisi II DPR RI yang menyebut Kementerian Dalam Negeri telah kecolongan dengan adanya lima orang penjabat kepala daerah yang tersandung masalah hukum.
"Cuma satu saja dari lima itu yang masalahnya terjadi di zaman dia (menjabat sebagai, red) Pj (penjabat kepala daerah), yaitu di Sorong (Yan Piet Mosso, red) kena OTT (operasi tangkap tangan) berkaitan dengan oknum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi empat lainnya adalah peristiwa lama," jelasnya.
Tito menduga peristiwa lama untuk empat penjabat kepala daerah yang tersandung kasus hukum terjadi karena mereka diisukan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
"Ada kecenderungan peristiwa itu diangkat kembali ketika yang bersangkutan angin-anginnya mau naik, ikut pilkada. Di Bandung Barat, misalnya, yang di Tanjungpinang kan masih camat. Peristiwa yang kita saja belum tentu tahu, catatannya juga mungkin enggak ada, baru munculnya saat ada laporan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian dan Kemendagri telah kecolongan dengan kasus hukum yang melibatkan lima orang penjabat kepala daerah tersebut.
"Walaupun masalah masa lalu, tetapi itu kan dipelajari dulu track record-nya (rekam jejaknya, red), tetapi kok bisa kejadian?" tanya Junimart pada rapat kerja itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri libatkan lembaga penegak hukum seleksi penjabat kepala daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Sudah melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kemudian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BIN (Badan Intelijen Negara), Kejaksaan Agung, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) untuk masalah hukum," kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Tito menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Komisi II DPR RI yang menyebut Kementerian Dalam Negeri telah kecolongan dengan adanya lima orang penjabat kepala daerah yang tersandung masalah hukum.
"Cuma satu saja dari lima itu yang masalahnya terjadi di zaman dia (menjabat sebagai, red) Pj (penjabat kepala daerah), yaitu di Sorong (Yan Piet Mosso, red) kena OTT (operasi tangkap tangan) berkaitan dengan oknum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi empat lainnya adalah peristiwa lama," jelasnya.
Tito menduga peristiwa lama untuk empat penjabat kepala daerah yang tersandung kasus hukum terjadi karena mereka diisukan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
"Ada kecenderungan peristiwa itu diangkat kembali ketika yang bersangkutan angin-anginnya mau naik, ikut pilkada. Di Bandung Barat, misalnya, yang di Tanjungpinang kan masih camat. Peristiwa yang kita saja belum tentu tahu, catatannya juga mungkin enggak ada, baru munculnya saat ada laporan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian dan Kemendagri telah kecolongan dengan kasus hukum yang melibatkan lima orang penjabat kepala daerah tersebut.
"Walaupun masalah masa lalu, tetapi itu kan dipelajari dulu track record-nya (rekam jejaknya, red), tetapi kok bisa kejadian?" tanya Junimart pada rapat kerja itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri libatkan lembaga penegak hukum seleksi penjabat kepala daerah
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024