Pos pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibuat DPRD Kota Bogor, mulai dibanjiri aduan masyarakat pasca-pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK dimulai serentak di Jawa Barat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri di Kota Bogor, Selasa, menyampaikan aduan yang masuk dari masyarakat sebagian besar terkait dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah .

“Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website error, dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK,” kata Saeful.

Ia mengatakan, para orang tua murid mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga para orang tua ini tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB

“Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan, oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu,” jelasnya. 

Tentunya, ini menjadi catatan dan Saeful menilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukkan oleh KCD Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Kota Bogor.

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pos pengaduan PPDB di DPRD Kota Bogor banjir aduan

Pewarta: Shabrina Zakaria

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024