Antarajawabarat.com, 26/12 - Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan Rakyat.
"Pengembang mendorong segera adanya Dirjen Perumahan Rakyat menyusul ditiadakannya Kementerian Perumahan Rakyat, itu harus segeda diisi karena sangat urgen untuk perumahan," kata Ketua DPP AP2ERSI Ferry Sandyana di Bandung, Jumat.
Menurut Ferry, kekosongan institusi uang mengurusi perumahan rakyat itu tidak bagus dibiarkan berlarut-larut, terlebih sektor itu sangat vital dalam program percepatan pembangunan perumahan rakyat.
"Dua bulan tanpa dirjen terlalu lama saya kira. Januari mestinya sudah ada dirjen. Para pengembang menunggu segera adanya dirjen ini," katanya.
Terkait belum adanya posisi Dirjen Peruhamah Rakyat, kata Ferry ia tetap berbaik sangka. Menurut dia kemungkinan pemerintah belum mendapatkan sosok yang pas untuk posisi itu.
Ia berharap dengan dirjen yang baru kebijakan terkait subsidi perumahan rakyat akan tetap ada. Terlebih terjadinya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kerja sama yang apik antara pemerintah pusat dan daerah sangat kami perlukan. Jangan sampai ada road map yang tidak sejalan antara pusat dan daerah," katanya.
Di sisi lain, ia berharap ada regulasi yang tegas dan memberikan kemudahan bagi pengembang dalam proses perizinan pembangunan kawasan perumahan.
"Bila perlu IMB untuk perumahan dihapuskan, tapi minimal ada kemudahan dan dimurahkan, sehingga harga jual rumah bisa terjangkau," kata Ketua DPP AP2ERSI itu menambahkan.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Pengembang mendorong segera adanya Dirjen Perumahan Rakyat menyusul ditiadakannya Kementerian Perumahan Rakyat, itu harus segeda diisi karena sangat urgen untuk perumahan," kata Ketua DPP AP2ERSI Ferry Sandyana di Bandung, Jumat.
Menurut Ferry, kekosongan institusi uang mengurusi perumahan rakyat itu tidak bagus dibiarkan berlarut-larut, terlebih sektor itu sangat vital dalam program percepatan pembangunan perumahan rakyat.
"Dua bulan tanpa dirjen terlalu lama saya kira. Januari mestinya sudah ada dirjen. Para pengembang menunggu segera adanya dirjen ini," katanya.
Terkait belum adanya posisi Dirjen Peruhamah Rakyat, kata Ferry ia tetap berbaik sangka. Menurut dia kemungkinan pemerintah belum mendapatkan sosok yang pas untuk posisi itu.
Ia berharap dengan dirjen yang baru kebijakan terkait subsidi perumahan rakyat akan tetap ada. Terlebih terjadinya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kerja sama yang apik antara pemerintah pusat dan daerah sangat kami perlukan. Jangan sampai ada road map yang tidak sejalan antara pusat dan daerah," katanya.
Di sisi lain, ia berharap ada regulasi yang tegas dan memberikan kemudahan bagi pengembang dalam proses perizinan pembangunan kawasan perumahan.
"Bila perlu IMB untuk perumahan dihapuskan, tapi minimal ada kemudahan dan dimurahkan, sehingga harga jual rumah bisa terjangkau," kata Ketua DPP AP2ERSI itu menambahkan.***2***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014