Antarajawabarat.com,16/12 - Anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan berharap pemerintah dalam mengucurkan dana APBN untuk pelaksanaan PON XIX/2016 di Jabar jangan terlambat karena akan mengganggu persiapan pesta olah raga akbar itu.
"Jangan terlalu mepet keluar APBN-nya, ya akan repot kalau seperti itu," kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI membahas kesiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa.
Ia menegaskan, DPR RI Komisi X akan memperjuangkan biaya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan PON di Jabar.
"Akan memperjuangkan biaya PON, tentu saja kami gubernur, apalagi Ceu Popong orang Jawa Barat," katanya.
Ia berharap, selain sukses persiapan dan pengalokasian anggaran PON, juga diharapkan tidak menyisakan persoalan pelanggaran hukum.
Popong juga berharap, selesainya PON Jabar tidak ada orang yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan sampai ada buntutnya, terus nantinya ke KPK," kata politisi perempuan dari Partai Golkar itu.
Anggota Komisi X DPR lainnya Sultan Adil Hendra mengatakan pihaknya tentu akan berusaha membantu penganggaran PON dari pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan Gubernur Jabar, kata Sultan, anggaran yang dibutuhkan lagi dari pemerintah pusat untuk PON Jabar sebesar Rp800 miliar.
"Berkaitan dengan itu (bantuan dana PON) ini semua tentu membutuhkan koordinasi jajaran terkait," katanya.
Ia menegaskan, dorongan DPR RI dalam membantu mengalokasikan anggaran karena mengharapkan PON di Jabar sukses.
"Karena sukses PON Jabar adalah sukses Indonesia," katanya. ***1***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Jangan terlalu mepet keluar APBN-nya, ya akan repot kalau seperti itu," kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI membahas kesiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa.
Ia menegaskan, DPR RI Komisi X akan memperjuangkan biaya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan PON di Jabar.
"Akan memperjuangkan biaya PON, tentu saja kami gubernur, apalagi Ceu Popong orang Jawa Barat," katanya.
Ia berharap, selain sukses persiapan dan pengalokasian anggaran PON, juga diharapkan tidak menyisakan persoalan pelanggaran hukum.
Popong juga berharap, selesainya PON Jabar tidak ada orang yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan sampai ada buntutnya, terus nantinya ke KPK," kata politisi perempuan dari Partai Golkar itu.
Anggota Komisi X DPR lainnya Sultan Adil Hendra mengatakan pihaknya tentu akan berusaha membantu penganggaran PON dari pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan Gubernur Jabar, kata Sultan, anggaran yang dibutuhkan lagi dari pemerintah pusat untuk PON Jabar sebesar Rp800 miliar.
"Berkaitan dengan itu (bantuan dana PON) ini semua tentu membutuhkan koordinasi jajaran terkait," katanya.
Ia menegaskan, dorongan DPR RI dalam membantu mengalokasikan anggaran karena mengharapkan PON di Jabar sukses.
"Karena sukses PON Jabar adalah sukses Indonesia," katanya. ***1***
Feri P
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014