Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya telah menangkap keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ditemui Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
"Sinyal-sinyal PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari," ujar Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, Sabtu.
Ia pun mengungkapkan bahwa partai berlambang padi dan bulan sabit itu pernah bekerja sama dalam mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019.
"PKS pernah memberi dukungan kepada Pak Prabowo hingga dua kali, setidaknya 2014 dan 2019," tambahnya.
Kendati demikian, pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, Prabowo membutuhkan waktu untuk mencari momentum yang tepat.
"Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu (dan) sedang mencari momentum yang tepat," jelas Muzani.
Sebelumnya, Sabtu (27/4), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi berharap partainya didatangi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem.
"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (27/4).
Menurut dia, internal partai akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah.
Selain keputusan internal, PKS juga berharap rencana itu disambut baik pemilik koalisi besar, yakni Prabowo.
Aboe meyakini keinginan PKS ini akan disambut baik Prabowo karena hubungan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan jajaran pengurus PKS terjalin baik.
Gelora tak menolak PKS
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gelora tak menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Saya tidak melihat Gelora menolak," ujar Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Senin (29/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.
"Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin.
Sementara itu, lanjut dia, PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo seperti IKN.
Adapun dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran maupun Jokowi. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
"PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," ucap Mahfuz.
Ia pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS. Oleh karena itu, dia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gerindra tangkap sinyal PKS ingin ditemui Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Sinyal-sinyal PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari," ujar Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, Sabtu.
Ia pun mengungkapkan bahwa partai berlambang padi dan bulan sabit itu pernah bekerja sama dalam mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019.
"PKS pernah memberi dukungan kepada Pak Prabowo hingga dua kali, setidaknya 2014 dan 2019," tambahnya.
Kendati demikian, pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, Prabowo membutuhkan waktu untuk mencari momentum yang tepat.
"Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu (dan) sedang mencari momentum yang tepat," jelas Muzani.
Sebelumnya, Sabtu (27/4), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi berharap partainya didatangi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem.
"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (27/4).
Menurut dia, internal partai akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah.
Selain keputusan internal, PKS juga berharap rencana itu disambut baik pemilik koalisi besar, yakni Prabowo.
Aboe meyakini keinginan PKS ini akan disambut baik Prabowo karena hubungan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan jajaran pengurus PKS terjalin baik.
Gelora tak menolak PKS
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gelora tak menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Saya tidak melihat Gelora menolak," ujar Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Senin (29/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.
"Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin.
Sementara itu, lanjut dia, PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo seperti IKN.
Adapun dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran maupun Jokowi. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
"PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," ucap Mahfuz.
Ia pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS. Oleh karena itu, dia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gerindra tangkap sinyal PKS ingin ditemui Prabowo
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024