Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat bersama Universitas Pancasila, Jakarta, telah mempersiapkan rencana menjalankan program pelestarian lingkungan dengan mengatasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk agar lebih memberikan manfaat dan tidak banjir saat musim hujan, maupun tidak kekeringan ketika kemarau.

"Ini berita gembira ya buat Pemerintah Kabupaten Garut karena di satu sisi kami mencari celah-celah fiskal dalam rangka pembangunan Kabupaten Garut, nah, sekarang ada yang mau bantu kami dalam rangka bagaimana pelestarian lingkungan," kata Asisten Administrasi Umum Pemkab Garut Budi Gan Gan Gumilar usai menerima audiensi dari Universitas Pancasila terkait rencana program pelestarian lingkungan di Garut, Senin.

Ia menuturkan pertemuan dengan Universitas Pancasila bersama dengan lembaga Green Climate Fund (GCF) membahas tentang rencana membantu pelestarian lingkungan di daerah Garut yang selanjutnya akan dilakukan nota kesepakatan dan persiapan data yang dibutuhkan.

Kehadiran perguruan tinggi itu, kata dia, tentu akan memberikan manfaat besar bagi Garut untuk menangani pelestarian lingkungan yang difokuskan programnya di hulu Sungai Cimanuk dan desa-desa sekitar DAS Cimanuk.

"Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang baik ke depan, dan Garut semakin hijau lagi," katanya.

Ia berharap hasil dari kerja sama itu tidak hanya menjadikan Garut semakin asri dan terjaga lingkungan hidupnya, melainkan dapat mengatasi ketersediaan air saat kemarau, dan juga tidak terjadi banjir saat musim hujan.

"Harapannya ini ke depan Kabupaten Garut dengan tindakan-tindakan intervensi dari GCF ini, Kabupaten Garut di musim kemarau air kecukupan, di musim hujan tidak banjir," katanya.

Direktur Inovasi dan Pengembangan Usaha Universitas Pancasila, Setia Damayanti menyampaikan, program tersebut mendapatkan pendanaan dari GCF sebagai tindak lanjut dari riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
Program yang akan difokuskan di hulu Sungai Cimanuk itu, kata dia, bertujuan untuk mengatasi aliran air sungai agar tidak terlalu cepat turun untuk mencegah terjadinya banjir, serta melakukan upaya memunculkan kembali mata air untuk mengatasi kekeringan.

Ia mengatakan, program tersebut direncanakan akan disampaikan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI akhir Maret 2024 dengan pelaksanaan selama tujuh tahun dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan selama 20 tahun.

"Output-nya sudah pasti gunungnya akan menjadi hutan kembali, lalu masyarakat tentunya dengan adanya 'food security', ada pertanian, perkebunan, ada 'fishery'," katanya.



 

Pewarta: Feri Purnama

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024