Antarajawabarat.com, 6/8 - Bantuan APBN untuk PON XIX/2016 mulai mengucur pada tahun 2015, kata Ketua I Panitia Besar PON XIX/2016 Jabar Ahmad Hadadi.
"Pembangunan sarana dan prasarana PON yang dilakukan saat ini menggunakan anggaran APBD Jabar dan juga sharing dengan kabupaten/kota, sedangkan bantuan ABPN mulai anggaran 2015," kata Ahmad Hadadi di Bandung, Rabu.
Ia menyebutkan, berdasarkan penghitungan dan pengajuan sementara PB PON XIX/2016 menganggarkan pelaksanaan ajang olahraga empat tahunan itu hampir mencapai Rp2 triliun.
Sejauh ini belum jelas berapa dana alokasi dari APBN untuk PON XIX/2016 itu.
Namun demikian dalam perjalannya pihaknya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan efesiensi sehingga bisa meningkatkan efektifitas dan penghematan anggaran.
"Kebutuhan anggarannya cukup besar, namun sebagian sarana yang dibutuhkan sudah terbangun sebagian, salah satunya stadion utama untuk pembukaan dan penutupan sudah ada di Gelora Bandung Lautan Api, tinggal akses jalnnya saja," kata Hadadi yang juga Assisten Kesejahteraan Sosial Setda Jabar itu.
Selain itu juga sejumlah sarana pertandingan sudah terbangun di kawasan Arcamanik Kota Bandung. Sehingga secara umum persiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 sudah mencapai 60 persen.
"Persiapan Jabar sudah mencapai 60 persen," katanya.
Sementara itu dalam mendukung proses pelaporan yang akurat dan akuntabel Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menandatangani nota kesepahaman untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XIX 2016 di Jabar.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan beserta pejabat terkait dan Kepala BPKP RI, Mardiasmo disaksikan pejabat birokrasi dan pengurus cabang olah raga di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa.
Kepala BPKP RI, Mardiasmo mengatakan, nota kesepahaman memang penting dilakukan supaya pelaksanaan PON berjalan sukses dan tertib administrasi.
Ia berharap, nota kesepahaman itu bukan hanya tandatangan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan secara nyata oleh gubernur dan seluruh pihak terkait.
"Tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani bersama tetapi suatu payung, baik dari pimpimnan provinsi, KONI dan tim teknis lainnya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur sebagai Ketua Panitia Besar PON untuk membentuk tim yang solid dan profesional untuk mewujudkan PON sukses sesuai ketentuan.
"Kami mengusulkan gubernur supaya nantinya dibentuk tim yang betul-betul solid, profesional," katanya.
Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan PON di Jabar itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengalokasian anggaran.
Ia berharap, keterlibatan BPKP dalam PON tersebut agar PON di Jabar dapat terwujud sukses penyelenggaraannya, prestasinya, ekonomi kerakyatannya dan sukses administrasinya.
"PON ini tidak ingin menuai masalah, makanya ingin sukses administrasi," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Pembangunan sarana dan prasarana PON yang dilakukan saat ini menggunakan anggaran APBD Jabar dan juga sharing dengan kabupaten/kota, sedangkan bantuan ABPN mulai anggaran 2015," kata Ahmad Hadadi di Bandung, Rabu.
Ia menyebutkan, berdasarkan penghitungan dan pengajuan sementara PB PON XIX/2016 menganggarkan pelaksanaan ajang olahraga empat tahunan itu hampir mencapai Rp2 triliun.
Sejauh ini belum jelas berapa dana alokasi dari APBN untuk PON XIX/2016 itu.
Namun demikian dalam perjalannya pihaknya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan efesiensi sehingga bisa meningkatkan efektifitas dan penghematan anggaran.
"Kebutuhan anggarannya cukup besar, namun sebagian sarana yang dibutuhkan sudah terbangun sebagian, salah satunya stadion utama untuk pembukaan dan penutupan sudah ada di Gelora Bandung Lautan Api, tinggal akses jalnnya saja," kata Hadadi yang juga Assisten Kesejahteraan Sosial Setda Jabar itu.
Selain itu juga sejumlah sarana pertandingan sudah terbangun di kawasan Arcamanik Kota Bandung. Sehingga secara umum persiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 sudah mencapai 60 persen.
"Persiapan Jabar sudah mencapai 60 persen," katanya.
Sementara itu dalam mendukung proses pelaporan yang akurat dan akuntabel Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menandatangani nota kesepahaman untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XIX 2016 di Jabar.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan beserta pejabat terkait dan Kepala BPKP RI, Mardiasmo disaksikan pejabat birokrasi dan pengurus cabang olah raga di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa.
Kepala BPKP RI, Mardiasmo mengatakan, nota kesepahaman memang penting dilakukan supaya pelaksanaan PON berjalan sukses dan tertib administrasi.
Ia berharap, nota kesepahaman itu bukan hanya tandatangan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan secara nyata oleh gubernur dan seluruh pihak terkait.
"Tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani bersama tetapi suatu payung, baik dari pimpimnan provinsi, KONI dan tim teknis lainnya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur sebagai Ketua Panitia Besar PON untuk membentuk tim yang solid dan profesional untuk mewujudkan PON sukses sesuai ketentuan.
"Kami mengusulkan gubernur supaya nantinya dibentuk tim yang betul-betul solid, profesional," katanya.
Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan PON di Jabar itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengalokasian anggaran.
Ia berharap, keterlibatan BPKP dalam PON tersebut agar PON di Jabar dapat terwujud sukses penyelenggaraannya, prestasinya, ekonomi kerakyatannya dan sukses administrasinya.
"PON ini tidak ingin menuai masalah, makanya ingin sukses administrasi," katanya menambahkan.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014