Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melakukan kajian mengenai rencana pemindahan 20 kantor pemerintahan ke lahan calon pusat pemerintahan di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor, Kamis, menjelaskan saat ini rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Pusat pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan terintegrasi dalam dua hingga tiga tahun mendatang, menggeser kepadatan di pusat kota.
“Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.
Kemudian, Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah.
“DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya,” jelas Rudy.
Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.
“Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Bogor kaji pemindahan 20 kantor pemerintahan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor, Kamis, menjelaskan saat ini rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Pusat pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan terintegrasi dalam dua hingga tiga tahun mendatang, menggeser kepadatan di pusat kota.
“Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.
Kemudian, Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah.
“DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya,” jelas Rudy.
Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.
“Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Bogor kaji pemindahan 20 kantor pemerintahan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024