Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyebutkan adanya tren kampanye menjelang Pemilu 2024 secara daring dengan memanfaatkan media sosial, buzzer atau influencer menjadi salah satu alasan pendapatan UMKM yang menjual atribut kampanye turun selama periode kampanye.
“Tadinya kan tidak 'online' dan offline, itu sangat berpengaruh sekali. Bukan karena (tidak suka bagi-bagi kaos) gitu karena harga (kampanye online) lebih murah saja,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat konferensi pers di Kantor KemenKopUKM Jakarta, Senin.
Yulius menyampaikan Pemilu 2024 sudah memasuki tahap kampanye sejak 27 November 2023.
Para pelaku UMKM pun terutama yang bergerak di bidang konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat peraga kampanye seperti baliho, kaos/kemeja/jaket, topi dan lain-lain, berharap bahwa pesta demokrasi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap usahanya.
“Namun agak berbeda situasinya dengan masa kampanye saat ini, dari catatan kami di lapangan menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” ucapnya.
Sepinya pendapatan pelaku UMKM pada masa kampanye Pemilu 2024 tersebut, lanjutnya, didasarkan pada hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM di area Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen.
Sejumlah pedagang mengaku penjualan produk untuk kampanye pada periode pemilu sebelumnya yakni pada tahun 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024