Amerika Serikat (AS) pada Jumat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah yang berlangsung di Jalur Gaza ketika jumlah korban tewas terus meningkat.
Teks yang disponsori oleh hampir 100 anggota PBB tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Sementara Inggris, anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Uni Emirat Arab (UEA), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan mereka berupaya secepatnya menyelesaikan resolusi tersebut karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Guterres pada Rabu menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya "operasi kemanusiaan yang berarti."
Setelah AS menghentikan rancangan undang-undang tersebut, Mohamed Abushahab, perwakilan UEA, menyesali kegagalannya, mengatakan "sangat disayangkan, di tengah kesengsaraan tak terkira (warga Gaza), dewan ini tidak mampu menuntut gencatan senjata kemanusiaan."
Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.
Lebih dari 17 ribu orang telah tewas di Gaza di tengah penembakan dan serangan udara tanpa henti oleh Israel, menurut angka resmi dari otoritas di Gaza.
Sekitar 70 persen dari total korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dengan lebih dari 46 ribu lainnya luka-luka. Sementara itu, sekitar 1,8 juta warga Palestina telah mengungsi secara internal.
Israel memulai perangnya sebagai balasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel. Sekitar 240 warga Israel lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.
Gencatan senjata selama sepekan menghasilkan pembebasan sekitar 100 sandera dan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, meskipun pada tingkat yang tidak seberapa dibandingkan waktu sebelum perang.
Setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember, bantuan kembali berkurang dibandingkan dengan kebutuhan di Gaza.
Guterres pada Jumat memperingatkan Dewan Keamanan bahwa jaringan bantuan kemanusiaan di Gaza menghadapi "keruntuhan total," dan jika gagal, akan ada "konsekuensi yang menghancurkan" bagi wilayah tersebut, dan akan mengakibatkan "gangguan total terhadap ketertiban umum dan keamanan dan meningkatkan tekanan untuk melakukan perpindahan massal ke Mesir."
"Saya khawatir dampaknya bisa sangat buruk bagi keamanan seluruh wilayah," katanya kepada Dewan Keamanan sebelum
pemungutan suara terkait rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera untuk mengakhiri permusuhan.
"Risiko runtuhnya sistem kemanusiaan pada dasarnya terkait dengan kurangnya keselamatan dan keamanan bagi staf kami di Gaza, dan dengan besarnya intensitas operasi militer yang sangat membatasi akses terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan," tambahnya.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) saat ini memfasilitasi bantuan untuk lebih dari 2,2 juta warga Palestina di Gaza, termasuk lebih dari 1,2 juta orang yang mencari perlindungan di fasilitas-fasilitas organisasi tersebut.
Sedikitnya 133 pekerja UNRWA tewas, menjadikan perang di Gaza sebagai perang paling mematikan bagi personel PBB dalam sejarah badan internasional tersebut, dan 91 fasilitas UNRWA juga telah rusak selama konflik tersebut.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AS memveto resolusi DK PBB yang tuntut gencatan senjata segera di Gaza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Teks yang disponsori oleh hampir 100 anggota PBB tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Sementara Inggris, anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Uni Emirat Arab (UEA), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan mereka berupaya secepatnya menyelesaikan resolusi tersebut karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Guterres pada Rabu menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya "operasi kemanusiaan yang berarti."
Setelah AS menghentikan rancangan undang-undang tersebut, Mohamed Abushahab, perwakilan UEA, menyesali kegagalannya, mengatakan "sangat disayangkan, di tengah kesengsaraan tak terkira (warga Gaza), dewan ini tidak mampu menuntut gencatan senjata kemanusiaan."
Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.
Lebih dari 17 ribu orang telah tewas di Gaza di tengah penembakan dan serangan udara tanpa henti oleh Israel, menurut angka resmi dari otoritas di Gaza.
Sekitar 70 persen dari total korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dengan lebih dari 46 ribu lainnya luka-luka. Sementara itu, sekitar 1,8 juta warga Palestina telah mengungsi secara internal.
Israel memulai perangnya sebagai balasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel. Sekitar 240 warga Israel lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.
Gencatan senjata selama sepekan menghasilkan pembebasan sekitar 100 sandera dan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, meskipun pada tingkat yang tidak seberapa dibandingkan waktu sebelum perang.
Setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember, bantuan kembali berkurang dibandingkan dengan kebutuhan di Gaza.
Guterres pada Jumat memperingatkan Dewan Keamanan bahwa jaringan bantuan kemanusiaan di Gaza menghadapi "keruntuhan total," dan jika gagal, akan ada "konsekuensi yang menghancurkan" bagi wilayah tersebut, dan akan mengakibatkan "gangguan total terhadap ketertiban umum dan keamanan dan meningkatkan tekanan untuk melakukan perpindahan massal ke Mesir."
"Saya khawatir dampaknya bisa sangat buruk bagi keamanan seluruh wilayah," katanya kepada Dewan Keamanan sebelum
pemungutan suara terkait rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera untuk mengakhiri permusuhan.
"Risiko runtuhnya sistem kemanusiaan pada dasarnya terkait dengan kurangnya keselamatan dan keamanan bagi staf kami di Gaza, dan dengan besarnya intensitas operasi militer yang sangat membatasi akses terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan," tambahnya.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) saat ini memfasilitasi bantuan untuk lebih dari 2,2 juta warga Palestina di Gaza, termasuk lebih dari 1,2 juta orang yang mencari perlindungan di fasilitas-fasilitas organisasi tersebut.
Sedikitnya 133 pekerja UNRWA tewas, menjadikan perang di Gaza sebagai perang paling mematikan bagi personel PBB dalam sejarah badan internasional tersebut, dan 91 fasilitas UNRWA juga telah rusak selama konflik tersebut.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AS memveto resolusi DK PBB yang tuntut gencatan senjata segera di Gaza
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023