Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar) Husin mengungkapkan bahwa saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang akan dilepas ke publik adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Jadi di BIJB bukan hanya pemprov yang punya saham di situ, ada Angkasa Pura juga, dan ada konsorsium Bank Jateng juga, nah yang mau dilepas diminta partisipasi publik saham Ppemprov saja," kata Husin saat dihubungi di Bandung, Selasa.
Itu pun, kata Husin lagi, saham yang akan ditawarkan termasuk kepada investor asing, tidak semuanya, tapi tetap Pemprov Jabar yang akan dominan di dalamnya.
"Jadi tidak semuanya saham pemprov yang akan ditawarkan, misalnya saham pemprov di sana itu 39 persen tidak semuanya, tapi sebagiannya dan pemprov tetap dominan di dalamnya. Artinya saham itu masih milik pemprov, dan perlu dicatat Kertajati tidak dijual," ujarnya pula.
Terkait dengan pelepasan saham ke asing itu, yakni Arab Saudi, Singapura, dan India, Husin mengatakan bahwa Komisi III DPRD Jabar mendengar hal tersebut dari BIJB Kertajati yang memaparkan rencana kerja mereka termasuk menjual saham portable.
"Jadi yang dijual saham portable pemprov, artinya belum dieksekusi oleh pemprov (disuntik modal). Terkait investor asing itu belum ada yang pasti karena semua juga sedang melihat perkembangan sejauh mana ini Kertajati bisa maksimal dalam pengoperasionalannya," ujar dia lagi.
Alasan pelepasan saham tersebut, Husin mengatakan bahwa karena keadaan keuangan provinsi saat ini yang belum memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya menyuntik dana modal sehingga harus ditawarkan ke publik.
Terkait dengan pelepasan saham ini, Husin mengatakan bahwa Komisi III pasti akan mengawasi secara ketat soal proses hingga transparansi dalam pengumuman lelangnya.
"Kemudian juga nanti pemprov harus transparan terhadap siapa saja pemenang dan berapa nilai dealnya dengan pihak investor yang mengambil saham tersebut harus terbuka ke publik, karena ini adalah demi nama baik Jabar juga," katanya pula.
Berdasarkan data dari BIJB Kertajati, Pemprov Jabar memiliki saham sebanyak 82,29 persen, Angkasa Pura II 15,41 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat 1,62 persen, dan PT Jasa Sarana 0,68 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPRD: Saham BIJB yang akan dilepas adalah milik Pemprov Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Jadi di BIJB bukan hanya pemprov yang punya saham di situ, ada Angkasa Pura juga, dan ada konsorsium Bank Jateng juga, nah yang mau dilepas diminta partisipasi publik saham Ppemprov saja," kata Husin saat dihubungi di Bandung, Selasa.
Itu pun, kata Husin lagi, saham yang akan ditawarkan termasuk kepada investor asing, tidak semuanya, tapi tetap Pemprov Jabar yang akan dominan di dalamnya.
"Jadi tidak semuanya saham pemprov yang akan ditawarkan, misalnya saham pemprov di sana itu 39 persen tidak semuanya, tapi sebagiannya dan pemprov tetap dominan di dalamnya. Artinya saham itu masih milik pemprov, dan perlu dicatat Kertajati tidak dijual," ujarnya pula.
Terkait dengan pelepasan saham ke asing itu, yakni Arab Saudi, Singapura, dan India, Husin mengatakan bahwa Komisi III DPRD Jabar mendengar hal tersebut dari BIJB Kertajati yang memaparkan rencana kerja mereka termasuk menjual saham portable.
"Jadi yang dijual saham portable pemprov, artinya belum dieksekusi oleh pemprov (disuntik modal). Terkait investor asing itu belum ada yang pasti karena semua juga sedang melihat perkembangan sejauh mana ini Kertajati bisa maksimal dalam pengoperasionalannya," ujar dia lagi.
Alasan pelepasan saham tersebut, Husin mengatakan bahwa karena keadaan keuangan provinsi saat ini yang belum memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya menyuntik dana modal sehingga harus ditawarkan ke publik.
Terkait dengan pelepasan saham ini, Husin mengatakan bahwa Komisi III pasti akan mengawasi secara ketat soal proses hingga transparansi dalam pengumuman lelangnya.
"Kemudian juga nanti pemprov harus transparan terhadap siapa saja pemenang dan berapa nilai dealnya dengan pihak investor yang mengambil saham tersebut harus terbuka ke publik, karena ini adalah demi nama baik Jabar juga," katanya pula.
Berdasarkan data dari BIJB Kertajati, Pemprov Jabar memiliki saham sebanyak 82,29 persen, Angkasa Pura II 15,41 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat 1,62 persen, dan PT Jasa Sarana 0,68 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPRD: Saham BIJB yang akan dilepas adalah milik Pemprov Jabar
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023