Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, secara rutin melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian, untuk menjamin kualitas dan mutu obat yang beredar di masyarakat.
"Sesuai ketentuan perundang-undangan, pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian memang harus dilakukan," kata Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan, saat menerima kunjungan Panja Komisi IX DPR RI, di Purwakarta, Kamis.
Ia mengatakan kalau saat ini jumlah sarana pelayanan kefarmasian di Purwakarta di antaranya 150 apotek sebanyak, 31 toko obat dan 20 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan.
Menurut dia, Pemkab Purwakarta secara rutin melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian. Tujuannya ialah menjamin kualitas dan mutu obat yang beredar di masyarakat.
"Hal itu mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, klinik dan rumah sakit," kata Benni.
Ia menyampaikan, selain terkait perizinan, sarana SDM pengelola obat di fasilitas pelayanan kefarmasian juga berperan penting dalam menyediakan dan memberikan sediaan farmasi, dalam hal ini obat yang bermutu.
Alasannya, karena fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar pelayanan terkini.
Atas hal tersebut , selain melakukan fungsi pengawasan, pemerintah daerah selaku penerbit izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap SDM kesehatan, agar penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan.
Sementara itu, kunjungan kerja Panja Komisi IX DPR RI ke Purwakarta itu dalam rangka pengawasan terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat di wilayah Purwakarta.
Pada kesempatan itu, Benni juga menyampaikan apresiasi dan kepada anggota Panja Komisi IX DPR RI atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan ke Pemkab Purwakarta selama ini, khususnya dalam bidang kesehatan.
Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Sesuai ketentuan perundang-undangan, pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian memang harus dilakukan," kata Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan, saat menerima kunjungan Panja Komisi IX DPR RI, di Purwakarta, Kamis.
Ia mengatakan kalau saat ini jumlah sarana pelayanan kefarmasian di Purwakarta di antaranya 150 apotek sebanyak, 31 toko obat dan 20 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan.
Menurut dia, Pemkab Purwakarta secara rutin melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian. Tujuannya ialah menjamin kualitas dan mutu obat yang beredar di masyarakat.
"Hal itu mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, klinik dan rumah sakit," kata Benni.
Ia menyampaikan, selain terkait perizinan, sarana SDM pengelola obat di fasilitas pelayanan kefarmasian juga berperan penting dalam menyediakan dan memberikan sediaan farmasi, dalam hal ini obat yang bermutu.
Alasannya, karena fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar pelayanan terkini.
Atas hal tersebut , selain melakukan fungsi pengawasan, pemerintah daerah selaku penerbit izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap SDM kesehatan, agar penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan.
Sementara itu, kunjungan kerja Panja Komisi IX DPR RI ke Purwakarta itu dalam rangka pengawasan terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat di wilayah Purwakarta.
Pada kesempatan itu, Benni juga menyampaikan apresiasi dan kepada anggota Panja Komisi IX DPR RI atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan ke Pemkab Purwakarta selama ini, khususnya dalam bidang kesehatan.
Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023