Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berjalan pasca-ditetapkannya pimpinan ponpes tersebut Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.
"Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan (Ma'ruf Amin) memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi di kantor MUI Jakarta, Rabu.
Amirsyah menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI tentang Perkembangan Organisasi dan Persoalan Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wapres Ma'ruf Amin.
"Pemerintah itu siapa? Tentunya yang sesuai dengan tupoksi-nya, dalam hal ini adalah kalau lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau pendidikan agama dan pondok pesantren di Kementerian Agama," tambah Zainut.
Sekretaris Janderal MUI Amirsyah Tambunan mengemukakan bahwa MUI mendukung Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, namun soal Ponpes Al Zaytun tetap harus terus berjalan.
"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing dibina itu kewenangan Menteri Agama Kementerian Agama. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai mustafti, peminta fatwa itu adalah bareskrim, sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus," jelas Amirsyah.
Amirsyah juga meminta agar umat tenang tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jelas, (penodaan agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al Quran tidak sesuai dengan kaidah itu penting, jadi menafsirkan Al Quran harus sesuai dengan kaidah,ada aturan, jadi nggak bisa secara serampangan," tambah Zainut.
Saat ini, menurut Zainut, keberlanjutan status Panji Gumilang ada di tangan pihak kepolisian.
"Saya kira bola sekarang ada di kepolisian dan saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan melaksanakan fungsinya secara profesional, akuntabel dan berkeadilan, kita tunggu saja proses hukum itu di kepolisian," ungkap Zainut.
Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan pihaknya siap untuk menampung santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang jika hukum memutuskan untuk menutup ponpes tersebut.
"NU sendiri siap kalau seandainya nanti disuruh untuk menampung siswanya," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan, NU memiliki banyak lembaga pendidikan yang dapat menampung para santri Ponpes Al Zaytun, seandainya ponpes tersebut ditutup.
Menurutnya, bukan hanya NU saja yang mampu menampung para santri Ponpes Al Zaytun, namun juga organisasi keagamaan islam lainnya.
Meski demikian, dia menyatakan pihaknya tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan terkait penampungan tersebut karena menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
"Secara hukum bagaimana, kalau (hukum memutuskan) tutup, ya tutup. Kalau (hukum memutuskan) tidak ya jangan," ujarnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan persoalan yang penting, namun, pihaknya menunggu keputusan hukum dan pemerintah terkait hal tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres minta pendidikan di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan (Ma'ruf Amin) memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi di kantor MUI Jakarta, Rabu.
Amirsyah menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI tentang Perkembangan Organisasi dan Persoalan Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wapres Ma'ruf Amin.
"Pemerintah itu siapa? Tentunya yang sesuai dengan tupoksi-nya, dalam hal ini adalah kalau lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau pendidikan agama dan pondok pesantren di Kementerian Agama," tambah Zainut.
Sekretaris Janderal MUI Amirsyah Tambunan mengemukakan bahwa MUI mendukung Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, namun soal Ponpes Al Zaytun tetap harus terus berjalan.
"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing dibina itu kewenangan Menteri Agama Kementerian Agama. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai mustafti, peminta fatwa itu adalah bareskrim, sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus," jelas Amirsyah.
Amirsyah juga meminta agar umat tenang tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jelas, (penodaan agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al Quran tidak sesuai dengan kaidah itu penting, jadi menafsirkan Al Quran harus sesuai dengan kaidah,ada aturan, jadi nggak bisa secara serampangan," tambah Zainut.
Saat ini, menurut Zainut, keberlanjutan status Panji Gumilang ada di tangan pihak kepolisian.
"Saya kira bola sekarang ada di kepolisian dan saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan melaksanakan fungsinya secara profesional, akuntabel dan berkeadilan, kita tunggu saja proses hukum itu di kepolisian," ungkap Zainut.
Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan pihaknya siap untuk menampung santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang jika hukum memutuskan untuk menutup ponpes tersebut.
"NU sendiri siap kalau seandainya nanti disuruh untuk menampung siswanya," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan, NU memiliki banyak lembaga pendidikan yang dapat menampung para santri Ponpes Al Zaytun, seandainya ponpes tersebut ditutup.
Menurutnya, bukan hanya NU saja yang mampu menampung para santri Ponpes Al Zaytun, namun juga organisasi keagamaan islam lainnya.
Meski demikian, dia menyatakan pihaknya tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan terkait penampungan tersebut karena menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
"Secara hukum bagaimana, kalau (hukum memutuskan) tutup, ya tutup. Kalau (hukum memutuskan) tidak ya jangan," ujarnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan persoalan yang penting, namun, pihaknya menunggu keputusan hukum dan pemerintah terkait hal tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres minta pendidikan di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023