Guru Besar Unpad: Kondisi politik jelang Pemilu 2024 tidak mengkhawatirkan

Akademisi dan Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi mengatakan kondisi politik di Indonesia menjelang penetapan capres-cawapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 tidak mengkhawatirkan atau tidak muncul masalah genting pada kontestasi politik.

"Menjelang dua bulan penetapan capres cawapres ini, tidak ditemukan indikator yang mengkhawatirkan," kata Prof Muradi saat menjadi pembicara pada acara Dialog Ekonomi, Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) bertema "Membangun Optimisme Optimisme Ekonomi di Musim Kontestasi Asing Menelisik Tantangan dan Peluang Ke depan" di Kota Bandung, Selasa.

Dia mengatakan stabilitas dunia politik Tanah Air masih sangat terjaga dan dirinya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan positif.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan meningkatkan pengeluaran atau konsumsi pemerintah di wilayah Jawa Barat.

Dia mengatakan peningkatan biasanya terjadi sejak satu triwulan sebelum periode Pemilu berlangsung dengan tingginya pengeluaran untuk perlengkapan dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

"Pengeluaran pemerintah tersebut memberikan efek peda sektor ekonomi lain seperti sektor industri dan perdagangan dan sektor lainnya," katanya.

Erwin menambahkan Pilpres memberi dampak berbeda di mana pada tahun 2014 dan 2019 berdampak positif, sedangkan dalam pilkada justru berdampak negatif, karena diadakan dalam waktu yang berbeda dengan jeda cukup lama.

Pihaknya memprediksi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, diperkirakan dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Karena diselenggarakan hampir bersamaan dan banyak sektor ekonomi yang tumbuh memanfaatkan momen politik 2024.

Erwin juga meyakini masyarakat saat ini sudah semakin matang dalam menjalani Pemilu atau Pilkada Serentak dan jauh lebih kuat.

Indikasinya mampu melewati pandemi COVID-19 yang jauh lebih berat memberikan tekanan pada kondisi ekonomi nasional dan global.

"Historis 2014 dan 2019, kita bisa melewati tahun politik dengan baik, ekonomi juga bisa tumbuh positif," kata Erwin.

Terlebih saat ini kondisi ekonomi terlihat membaik dan hal ini terlihat dari kondisi perekonomian nasional tumbuh 5,03 persen (yoy) pada triwulan satu tahu 2023, sementara perekonomian Jawa tumbuh 4,96 persen (yoy).

Sementara itu, perekonomian Jawa Barat sendiri berkontribusi 22,35 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut berkomentar terkait optimistis ekonomi di musim kontestasi politik 2024.

Menurut Sekretaris DPP Apindo Jawa Barat Martin Chandra, pesta demokrasi di tahun 2024 dipastikan tidak akan mempengaruhi sisi ekonomi para pengusaha.

Hal ini dikarenakan bisnis tidak melihat faktor agama, suku/ras sebagai indikator kesuksesan pebisnis.

Selain itu, lanjut Martin, pelaksanaan Pemilu 2024 bukan yang pertama kali digelar di Indonesia, maka hal-hal yang dikhawatirkan akan berdampak pada para pengusaha pun sudah bisa diatasi.

“Pemilu di Indonesia itu bukan yang baru dua atau tiga kali dilaksanakan, tapi sudah lebih dari 10 kali. Jadi ini no isu, atau kita berjalan saja,” kata Martin.

Martin mengatakan satu hal yang perlu dikhawatirkan menjelang Pemilu adalah regulasi pemimpin baru dalam hal investasi atau kebijakan bagi para pengusaha.

Menurut dia, sebuah hal yang lumrah terjadi apabila ada pergantian kepala negara atau daerah, maka ikut berganti juga kebijakannya.

Meski begitu, dia meyakini para pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin.

“Biaya kontestasi Pemilu, biaya capres cawapresnya mohon maaf, uangnya pasti dari dunia usaha, dan ini sudah tahu sama tahu,” kata Martin.