Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dirinya masih tidak diperbolehkan untuk berbicara soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau pilpres enggak boleh ngomong, masih dipingit," kata Muhaimin di Sport Center DPR RI Senayan, Jakarta, Sabtu, pada pembukaan turnamen badminton Lebahminton 2023.
Saat ditanya soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Cak Imin juga mengaku tak boleh berkomentar. "Ssssttt, enggak boleh ngomong bacawapres," ujarnya.
Muhaimin mengaku tidak tahu sampai kapan dirinya harus dipingit bicara soal Pilpres 2024. Dia mengatakan durasinya akan diputuskan oleh Dewan Syuro PKB.
"Kalau dipingit soal kapan saya enggak boleh ngomong soal pilpres ya saya nggak tahu sampai kapan. Tapi kita tunggu Dewan Syuro saja," kata Gus Imin.
Muhaimin juga mengaku dirinya "disemprit" oleh Dewan Syuro PKB karena sering asal bicara soal berbagai isu jelang perhelatan akbar Tahun Politik 2024.
"Ya saya supaya tidak ngomong kan, saya biasanya ngomong asal ngomong, sudah disemprit karena terlalu asal ngomong," pungkasnya.
PKB saat ini telah membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra. Koalisi tersebut rencananya akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.
Namun hingga kini belum ada nama bakal calon wakil presiden yang akan diusung KKIR sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Dana desa jadi Rp5 miliar jika PKB menang Pemilu 2024
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan jika partainya menang pada Pemilu 2024, maka dana desa akan naik menjadi Rp5 miliar per desa.
"Nanti kalau PKB menang, dana desa minimal Rp5 miliar di setiap desa," kata Cak Imin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kalau pilpres enggak boleh ngomong, masih dipingit," kata Muhaimin di Sport Center DPR RI Senayan, Jakarta, Sabtu, pada pembukaan turnamen badminton Lebahminton 2023.
Saat ditanya soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Cak Imin juga mengaku tak boleh berkomentar. "Ssssttt, enggak boleh ngomong bacawapres," ujarnya.
Muhaimin mengaku tidak tahu sampai kapan dirinya harus dipingit bicara soal Pilpres 2024. Dia mengatakan durasinya akan diputuskan oleh Dewan Syuro PKB.
"Kalau dipingit soal kapan saya enggak boleh ngomong soal pilpres ya saya nggak tahu sampai kapan. Tapi kita tunggu Dewan Syuro saja," kata Gus Imin.
Muhaimin juga mengaku dirinya "disemprit" oleh Dewan Syuro PKB karena sering asal bicara soal berbagai isu jelang perhelatan akbar Tahun Politik 2024.
"Ya saya supaya tidak ngomong kan, saya biasanya ngomong asal ngomong, sudah disemprit karena terlalu asal ngomong," pungkasnya.
PKB saat ini telah membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra. Koalisi tersebut rencananya akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.
Namun hingga kini belum ada nama bakal calon wakil presiden yang akan diusung KKIR sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Dana desa jadi Rp5 miliar jika PKB menang Pemilu 2024
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan jika partainya menang pada Pemilu 2024, maka dana desa akan naik menjadi Rp5 miliar per desa.
"Nanti kalau PKB menang, dana desa minimal Rp5 miliar di setiap desa," kata Cak Imin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Cak Imin terhadap keputusan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang menyepakati dana desa naik sebanyak 20 persen dari dana transfer daerah. Kesepakatan tersebut akan dimasukkan ke draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa. Ia optimistis target tersebut bisa dicapai jika PKB menang Pemilu 2024.
Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa. Ia optimistis target tersebut bisa dicapai jika PKB menang Pemilu 2024.
Keputusan Banggar DPR RI terkait kenaikan dana desa dinilai Cak Imin sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, keputusan itu adalah salah satu langkah konkret dalam menyelamatkan realisasi penggunaan APBN.
Dia menyatakan strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas menjadi dari bawah atau dari desa.
Dia menyatakan strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas menjadi dari bawah atau dari desa.
Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan menjadikan Indonesia lebih cepat maju.
"Ini untuk menyelamatkan uang APBN juga. Asal setahun ini persiapan total agar dana desa bebas dari korupsi," kata Cak Imin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin mengaku tidak boleh bicara Pilpres
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023