Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjalin kerja sama dengan Unpad dan tujuh perguruan tinggi (PT) terkait dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kerja sama untuk peningkatan kualitas layanan hukum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kerja sama ini sangat perlu mengingat perjalanan transformasi digital Indonesia masih panjang.
"Melalui inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut, kami berharap mampu mempercepat proses transformasi," ungkap Anas dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang SPBE dan layanan hukum dengan perguruan tinggi di Kemenpan RB, Jakarta, Rabu.
Anas berharap akademisi dapat memberikan analisis terhadap suatu masalah kebijakan dan memberikan usulan solusi kebijakan, memberikan penguatan evidence-based policy, dan juga memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, semangat pembangunan SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Melalui kerja sama ini, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah untuk memastikan interoperabilitas antaraplikasi existing menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu.
Adapun integrasi dan keterpaduan layanan digital ini, kata dia, telah dilakukan di banyak negara yang memiliki e-Government Development Index (EDGI) tinggi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati bersama perguruan tinggi terkait.
Penandatanganan nota kesepahaman untuk implementasi SPBE dengan delapan perguruan tinggi. Jumlah tersebut meliputi perpanjangan kerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Universitas Telkom.
Penandatangan nota kesepahaman baru dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Kalimantan. Sementara itu, penandatanganan perjanjian kerja sama layanan hukum dengan Universitas Padjadjaran dan Universitas Telkom.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gandeng 8 PT, Kemenpan RB perkuat implementasi SPBE dan layanan hukum
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kerja sama ini sangat perlu mengingat perjalanan transformasi digital Indonesia masih panjang.
"Melalui inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut, kami berharap mampu mempercepat proses transformasi," ungkap Anas dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang SPBE dan layanan hukum dengan perguruan tinggi di Kemenpan RB, Jakarta, Rabu.
Anas berharap akademisi dapat memberikan analisis terhadap suatu masalah kebijakan dan memberikan usulan solusi kebijakan, memberikan penguatan evidence-based policy, dan juga memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, semangat pembangunan SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Melalui kerja sama ini, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah untuk memastikan interoperabilitas antaraplikasi existing menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu.
Adapun integrasi dan keterpaduan layanan digital ini, kata dia, telah dilakukan di banyak negara yang memiliki e-Government Development Index (EDGI) tinggi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati bersama perguruan tinggi terkait.
Penandatanganan nota kesepahaman untuk implementasi SPBE dengan delapan perguruan tinggi. Jumlah tersebut meliputi perpanjangan kerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Universitas Telkom.
Penandatangan nota kesepahaman baru dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Kalimantan. Sementara itu, penandatanganan perjanjian kerja sama layanan hukum dengan Universitas Padjadjaran dan Universitas Telkom.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gandeng 8 PT, Kemenpan RB perkuat implementasi SPBE dan layanan hukum
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023