Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan RUU Kesehatan ibarat kompas yang memandu 'kapal besar' Bangsa Indonesia menuju transformasi sistem kesehatan.
"RUU kesehatan ini merupakan kompas bagi transformasi sistem kesehatan Indonesia. Tanpa kerja sama dari berbagai pihak, mustahil untuk kita bersama bisa mencapai tujuan akhir," kata Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI terkait RUU Kesehatan di Jakarta, Senin.
Budi mengatakan Bangsa Indonesia sedang berada di kapal yang sama dalam mengarungi samudra serta menghadapi badai dan ombak besar seperti yang sudah dialami saat Pandemi COVID-19.
"Kita tidak bisa menghentikan badai atau menenangkan lautan. Akan tetapi kita bisa memegang kemudi dengan kuat untuk menuju tujuan yang sama, memberikan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Budi mengajak seluruh penjuru yak untuk membentangkan layar kapal besar Bangsa Indonesia agar bergerak maju, demi sebaik-baiknya kesehatan rakyat Indonesia, demi generasi muda penerus bangsa.
Secara khusus Budi menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, jajaran Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait.
Budi mengatakan Pemerintah telah melaksanakan 115 kali kegiatan partisipasi publik dalam bentuk diskusi publik dan seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi dan 72.000 peserta.
Pemerintah juga sudah menerima 2.700 masukkan secara lisan maupun digital melalui Portal Partisipasi Sehat.
"Mari kita menatap ke depan dan bekerja keras bersama sesuai dengan semangat gotong royong yang merupakan budaya asli Indonesia," katanya.
RUU Kesehatan Dibawa ke Paripurna
Anggota Panitia Kerja DPR RI yang menangani pembahasan RUU Kesehatan, Edy Wuryanto menyebut nilai utama dalam aturan tersebut diharapkan dapat memberikan peta jalan transformasi kesehatan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh pihak.
"Panja RUU Kesehatan telah menyelesaikan pembahasan. Hari ini Komisi IX DPR RI telah sepakat membawa RUU tersebut ke Rapat Paripurna," kata Edy Wuryanto di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan RUU Kesehatan yang menjadi inisiatif DPR RI telah dibahas dengan cukup detail dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Edy yang juga Anggota Komisi IX DPR RI mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan kesehatan.
Contohnya, di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang berada di pinggiran hutan. Meski masih di Pulau Jawa, ternyata akses kesehatan tidak terlalu baik.
“Ada yang sakit akhirnya harus ke rumah sakit di Solo atau Semarang,” katanya.
Ia mengatakan pemda setempat sebenarnya telah siap dengan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan, tapi karena dokter spesialisnya tidak lengkap, tidak bisa diberikan izin.
“Padahal, masyarakat ini juga membayar iuran BPJS Kesehatan. Sekarang sudah 90 persen masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan,” katanya.
Ia mengkhawatirkan kondisi geografis masyarakat yang berdomisili di kawasan pelosok, sebab sulit untuk dijangkau layanan kesehatan.
Tidak meratanya layanan kesehatan yang baik, terutama di masyarakat pedesaan, kepulauan, atau kawasan terpencil lainnya, merupakan fakta yang tidak bisa disembunyikan, kata Edy menambahkan.
”RUU Kesehatan ini diharapkan menjadi solusi untuk keadilan sosial di bidang kesehatan,” katanya.
Edy berharap masyarakat miskin dan berada di daerah sulit dapat merasakan layanan kesehatan yang prima seperti masyarakat perkotaan.
Selama pembahasan RUU Kesehatan, lanjut Edy, pendapat yang menjadi aspirasi masyarakat didengar dan dibahas, termasuk pendapat dari pemangku kepentingan di bidang kesehatan menjadi modal dalam pembahasan RUU Kesehatan.
“Akhirnya, setelah pembahasan yang serius, rumusan RUU Kesehatan ini mengarah pada kepentingan kesehatan masyarakat dan perlindungan tenaga kesehatan yang niatannya adalah mengatasi ketidakadilan di bidang kesehatan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes sebut RUU ibarat kompas menuju transformasi sistem kesehatan RI
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"RUU kesehatan ini merupakan kompas bagi transformasi sistem kesehatan Indonesia. Tanpa kerja sama dari berbagai pihak, mustahil untuk kita bersama bisa mencapai tujuan akhir," kata Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI terkait RUU Kesehatan di Jakarta, Senin.
Budi mengatakan Bangsa Indonesia sedang berada di kapal yang sama dalam mengarungi samudra serta menghadapi badai dan ombak besar seperti yang sudah dialami saat Pandemi COVID-19.
"Kita tidak bisa menghentikan badai atau menenangkan lautan. Akan tetapi kita bisa memegang kemudi dengan kuat untuk menuju tujuan yang sama, memberikan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Budi mengajak seluruh penjuru yak untuk membentangkan layar kapal besar Bangsa Indonesia agar bergerak maju, demi sebaik-baiknya kesehatan rakyat Indonesia, demi generasi muda penerus bangsa.
Secara khusus Budi menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, jajaran Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait.
Budi mengatakan Pemerintah telah melaksanakan 115 kali kegiatan partisipasi publik dalam bentuk diskusi publik dan seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi dan 72.000 peserta.
Pemerintah juga sudah menerima 2.700 masukkan secara lisan maupun digital melalui Portal Partisipasi Sehat.
"Mari kita menatap ke depan dan bekerja keras bersama sesuai dengan semangat gotong royong yang merupakan budaya asli Indonesia," katanya.
RUU Kesehatan Dibawa ke Paripurna
Anggota Panitia Kerja DPR RI yang menangani pembahasan RUU Kesehatan, Edy Wuryanto menyebut nilai utama dalam aturan tersebut diharapkan dapat memberikan peta jalan transformasi kesehatan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh pihak.
"Panja RUU Kesehatan telah menyelesaikan pembahasan. Hari ini Komisi IX DPR RI telah sepakat membawa RUU tersebut ke Rapat Paripurna," kata Edy Wuryanto di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan RUU Kesehatan yang menjadi inisiatif DPR RI telah dibahas dengan cukup detail dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Edy yang juga Anggota Komisi IX DPR RI mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan kesehatan.
Contohnya, di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang berada di pinggiran hutan. Meski masih di Pulau Jawa, ternyata akses kesehatan tidak terlalu baik.
“Ada yang sakit akhirnya harus ke rumah sakit di Solo atau Semarang,” katanya.
Ia mengatakan pemda setempat sebenarnya telah siap dengan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan, tapi karena dokter spesialisnya tidak lengkap, tidak bisa diberikan izin.
“Padahal, masyarakat ini juga membayar iuran BPJS Kesehatan. Sekarang sudah 90 persen masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan,” katanya.
Ia mengkhawatirkan kondisi geografis masyarakat yang berdomisili di kawasan pelosok, sebab sulit untuk dijangkau layanan kesehatan.
Tidak meratanya layanan kesehatan yang baik, terutama di masyarakat pedesaan, kepulauan, atau kawasan terpencil lainnya, merupakan fakta yang tidak bisa disembunyikan, kata Edy menambahkan.
”RUU Kesehatan ini diharapkan menjadi solusi untuk keadilan sosial di bidang kesehatan,” katanya.
Edy berharap masyarakat miskin dan berada di daerah sulit dapat merasakan layanan kesehatan yang prima seperti masyarakat perkotaan.
Selama pembahasan RUU Kesehatan, lanjut Edy, pendapat yang menjadi aspirasi masyarakat didengar dan dibahas, termasuk pendapat dari pemangku kepentingan di bidang kesehatan menjadi modal dalam pembahasan RUU Kesehatan.
“Akhirnya, setelah pembahasan yang serius, rumusan RUU Kesehatan ini mengarah pada kepentingan kesehatan masyarakat dan perlindungan tenaga kesehatan yang niatannya adalah mengatasi ketidakadilan di bidang kesehatan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes sebut RUU ibarat kompas menuju transformasi sistem kesehatan RI
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023