Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan Sandiaga Salahuddin Uno akan mendapatkan tugas berat usai resmi menjadi kader partai berlogo Ka'bah itu.
“Kami adalah memikul beban yang berat itu untuk Indonesia karena ini adalah lanjutan dari ospek namanya ada plonco,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut dia, tugas berat bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebagai bentuk plonco yang merupakan lanjutan dari masa pengenalan sebelum bergabung ke PPP.
Mardiono mengatakan tugas berat itu akan diberikan kepada Sandiaga Uno pada Sabtu (17/6) nanti, yang meminta mantan kader Partai Gerindra itu hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.
Menurut dia, tugas berat bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebagai bentuk plonco yang merupakan lanjutan dari masa pengenalan sebelum bergabung ke PPP.
Mardiono mengatakan tugas berat itu akan diberikan kepada Sandiaga Uno pada Sabtu (17/6) nanti, yang meminta mantan kader Partai Gerindra itu hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.
“Pak Sandi nanti Sabtu dimohon hadir maka Pak Sandi kemungkinan akan mendapatkan tugas yang lebih berat lagi, sanggup ya Pak Sandi? Karena ini perjuangan untuk umat, untuk Indonesia yang sangat kita cintai,” kata Mardiono.
Meski begitu, ia optimistis Sandiaga Uno mampu melaksanakan tugas berat yang diberikan PPP.
Meski begitu, ia optimistis Sandiaga Uno mampu melaksanakan tugas berat yang diberikan PPP.
“Khusus untuk Pak Sandi, itu tugas-tugas yang berat itu tidak boleh menggunakan SPJ. Kalau teman-teman yang lain sesekali masih ada SPJ, tapi untuk tugas Pak Sandi ini supaya tidak ada dusta di antara kita,” tambah dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PP Achmad Baidowi mengatakan partainya siap untuk memberikan posisi strategis di tingkat pusat bagi Sandiaga Uno yang dinilainya kaliber tokoh nasional, salah satunya kursi wakil ketua umum PPP.
Meski demikian, kata dia, Sandiaga Uno tidak akan menempati posisi ketua umum, sekretaris jenderal, ataupun bendahara umum PPP.
"Ya, salah satu opsi (waketum) lah ya, toh di DPP kan banyak jabatan. Tapi yang jelas bukan ketum, sekjen, bendahara umum. Nanti akan disampaikan oleh Pak Mardiono, akan kita bahas. Tapi yang jelas posisinya bagus lah," tutur Awiek, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).
Dia mengatakan bahwa posisi bagi Sandiaga itu akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar pada Jumat (16/6).
Dia menyebut posisi Sandiaga Uno untuk diusulkan sebagai salah satu nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo juga akan semakin terbuka lebar pasca-dirinya resmi bergabung sebagai kader PPP.
"Mau menawarkan Pak Sandi ke PDIP beliau kan belum kader PPP, kalau sudah jadi kader PPP peluangnya lebih terbuka," ucapnya.
Di awal, Awiek menuturkan bahwa penjajakan PPP terhadap Sandiaga Uno telah dilakukan sejak 2020.
Konsultasi ke Jokowi
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku bahwa Sandiaga Salahuddin Uno telah berkonsultasi lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memutuskan bergabung ke PPP.
Ia menegaskan konsultasi itu bukan merupakan cawe-cawe dalam politik praktis. Hal ini merupakan bentuk dari politik kenegaraan Sandi ke Presiden Jokowi.
"Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitanya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan," ucap Mardiono saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menjelaskan posisi PPP berada dalam koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, ia merasa wajar apabila Sandi melakukan konsultasi ke Presiden Jokowi untuk menentukan arah politiknya.
"Nah yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tetapi bukan persoalan politik praktis, karena di dalam politik praktis tentu presiden ini harus netral," tambah Mardiono.
Di sisi lain, Mardiono mengatakan dalam politik kenegaraan presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk pemilu.
Ia tak memungkiri kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ikut dalam urusan pemilu.
"Itu tidak mungkin, karena presiden adalah sebagai penanggung jawab," tandasnya.
Sementara itu, Sandiaga Uno membenarkan telah konsultasi ke Presiden Jokowi. Bahkan, Sandi mengakui telah melapor ke Presiden Jokowi telah bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP.
Pernyataan itu, diakui Sandi saat menjawab pertanyaan terkait adanya konsultasi ke Presiden Jokowi sebelum memutuskan bergabung PPP.
"Ya sudah sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," ucap Sandi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketum PPP ungkap Sandiaga Uno dapat tugas berat
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023