Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyepakati kolaborasi dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) untuk pengembangan sektor pemerintahan digital.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan surat minat kerja sama (Lol) antara Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed di London, Inggris, untuk mendukung potensi pemanfaatan digital dalam pemerintahan.
"Penandatanganan LoI akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan kalau tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Ia pun menantikan hasil dari kolaborasi atas pemanfaatan kemajuan digital yang kedepannya dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, mengingat teknologi harus dapat menjadi pendorong perubahan yang positif.
Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita menambahkan pihaknya siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan dampak-dampak positif dari teknologi, khususnya dalam ruang pemerintahan.
Penandatanganan Lol juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar dengan Ketua Eksekutif TBI Tony Blair yang juga merupakan Perdana Menteri Inggris (1997-2007) pada Maret 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia kolaborasi Tony Blair Institute untuk pemerintahan digital
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan surat minat kerja sama (Lol) antara Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed di London, Inggris, untuk mendukung potensi pemanfaatan digital dalam pemerintahan.
"Penandatanganan LoI akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan kalau tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Ia pun menantikan hasil dari kolaborasi atas pemanfaatan kemajuan digital yang kedepannya dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, mengingat teknologi harus dapat menjadi pendorong perubahan yang positif.
Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita menambahkan pihaknya siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan dampak-dampak positif dari teknologi, khususnya dalam ruang pemerintahan.
Penandatanganan Lol juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar dengan Ketua Eksekutif TBI Tony Blair yang juga merupakan Perdana Menteri Inggris (1997-2007) pada Maret 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia kolaborasi Tony Blair Institute untuk pemerintahan digital
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023