Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk menggenjot produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
“Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik NPK PT PIM di Aceh Utara, Aceh, Jumat.
Presiden menjelaskan masih terdapat permasalahan dalam rantai pasok pupuk global karena dampak perang antara Ukraina dan Rusia. Ukraina merupakan negara produsen besar pupuk di dunia sehingga dengan perang di negara tersebut, pasokan salah satu bahan pendukung pertanian itu tersendat.
Di Indonesia, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
“Dan itu saya rasakan akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah ‘pak pupuk tidak ada, pak pupuk harga tinggi’. Kalau tak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik otomatis,” jelasnya.
Jokowi melihat di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas.
“Problemnya apa? Ini sudah sejak 2005. Problemnya gas. Apakah kita kalau tidak cukup gas kita dari dalam negeri, apakah tidak bisa kita impor ? agar pabriknya ini jalan. Saya tidak tahu, berpuluh tahun bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini,” cerita Jokowi.
Jokowi kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh. Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik.
“Ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Jalan dulu, satu tidak apa-apa. PIM 1 PIM 2 dijalankan, kebutuhan gas dicarikan. Ini kebutuhan dasar yang kita inginkan kok dibiarkan saja,” ujar Presiden Jokowi.
Sementara itu PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten sebesar 93.684 ton, mencukupi kebutuhan petani selama beberapa pekan ke depan.Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia, Aviv Ahmad Fadhil di Cianjur Senin, mengatakan angka tersebut terdiri dari Urea dan NPK yang masing-masing sebesar 57.527 ton dan 36.157 ton atau secara total setara 194 persen dari ketentuan stok minimum.
Baca juga: Pupuk Kujang dukung pemulihan sektor pertanian di Cianjur pascabencana
“Stok pupuk urea yang mencapai 57.527 ton setara dengan 185 persen terhadap ketentuan stok minimum yang diatur pemerintah, stok pupuk NPK yang sebesar 36.157 ton setara 208 persen dari ketentuan, sehingga stok pupuk urea dan NPK cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa minggu ke depan,” katanya.
Dia menjelaskan, stok pupuk bersubsidi di wilayah Jabar sebesar 84.779 ton atau setara 205 persen dari ketentuan, sedangkan jumlah tersebut terdiri dari urea sebesar 50.597 ton dan NPK sebesar 34.182 ton.
Sedangkan stok pupuk bersubsidi di wilayah Banten tercatat sebesar 8.905 ton yang terdiri dari urea sebesar 6.930 ton dan NPK sebesar 1.976 ton, jika keduanya digabung maka stok di wilayah Banten setara 126 persen dari ketentuan.
Dari sisi penyaluran atau pendistribusian, Aviv mengatakan bahwa Pupuk Indonesia telah merealisasikannya sebesar 37.841 ton per tanggal 12 Januari 2023, terdiri dari urea sebesar 24.697 ton dan NPK sebesar 13.144 ton.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi resmikan pabrik PT PIM Aceh atasi persoalan pupuk petani
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023