DPD PDIP Perjuangan Jawa Barat (Jabar) mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) khusus untuk Jawa Barat, mengingat peliknya berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
"Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, dalam Dialog Publik "Mengawal CPDOB di Jawa Barat", di Kota Bandung, Selasa.
Terlebih, kata Ono, apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah kabupaten/kota masih tertinggal.
"Jawa Timur sudah 38 kabupaten kota, Jawa Tengah sudah 34 kabupaten kota. Nah Jawa Barat baru 27 kabupaten kota," kata dia.
Ono menuturkan salah satu rumusan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana memeratakan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konsep pendekatan pelayanan kepada masyatakat, kata Ono, harus ada pembentukan DOB.
"Sehingga kami di DPD PDIP Jawa Barat
hari ini melakukan dialog publik, mendengarkan dari unsur pemerintah, dari Pemprov Jawa Barat, hadir dari akademisi dan juga hadir perwakilan dari delapan wilayah calon DOB," kata dia.
Lewa dialog publik tersebut, lanjut Ono, dirumuskan sejumlah langkah ke depan, khususnya tentang bagaimana meyakinkan pemerintah pusat, presiden, para menteri, DPR RI, DPD RI, bahwa Jawa Barat harus menjadi daerah prioritas terkait DOB.
"Jadi untuk beberapa wilayah yang diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonom baru," kata dia.
Lebih lanjut Ono mengatakan untuk mengawal pergerakan CPDOB da hasil rekomendasi dialog publik hari ini, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan CPDOB di Jawa Barat yang dipimpin oleh Bedi Budiman.
"Satgasus akan membuat resume, yang akan menjadi surat lampiran dan dalam surat DPD yang akan disampaikan ke DPP partai dan ke Ketua DPR RI serta kementerian terkait," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, dalam Dialog Publik "Mengawal CPDOB di Jawa Barat", di Kota Bandung, Selasa.
Terlebih, kata Ono, apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah kabupaten/kota masih tertinggal.
"Jawa Timur sudah 38 kabupaten kota, Jawa Tengah sudah 34 kabupaten kota. Nah Jawa Barat baru 27 kabupaten kota," kata dia.
Ono menuturkan salah satu rumusan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana memeratakan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konsep pendekatan pelayanan kepada masyatakat, kata Ono, harus ada pembentukan DOB.
"Sehingga kami di DPD PDIP Jawa Barat
hari ini melakukan dialog publik, mendengarkan dari unsur pemerintah, dari Pemprov Jawa Barat, hadir dari akademisi dan juga hadir perwakilan dari delapan wilayah calon DOB," kata dia.
Lewa dialog publik tersebut, lanjut Ono, dirumuskan sejumlah langkah ke depan, khususnya tentang bagaimana meyakinkan pemerintah pusat, presiden, para menteri, DPR RI, DPD RI, bahwa Jawa Barat harus menjadi daerah prioritas terkait DOB.
"Jadi untuk beberapa wilayah yang diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonom baru," kata dia.
Lebih lanjut Ono mengatakan untuk mengawal pergerakan CPDOB da hasil rekomendasi dialog publik hari ini, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan CPDOB di Jawa Barat yang dipimpin oleh Bedi Budiman.
"Satgasus akan membuat resume, yang akan menjadi surat lampiran dan dalam surat DPD yang akan disampaikan ke DPP partai dan ke Ketua DPR RI serta kementerian terkait," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023