Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melanjutkan program kelurahan mendapatkan anggaran Rp5 miliar setiap tahun yang berjalan sejak 2022.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Endra di Depok, Jumat, menjelaskan dana Rp5 miliar bersumber dari dua pos anggaran, yaitu Rp2,5 miliar melalui dana kelurahan dan Rp2,5 miliar lainnya intervensi dari perangkat daerah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Program realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok ini sudah dijalankan sejak 2022 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok 2021-2026," jelasnya.
Endra mengatakan, anggaran Rp5 miliar digunakan untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan. Tentunya agar lebih cepat dan efisien dalam mendorong roda perekonomian di wilayah tersebut. "Tahun ini juga demikian per kelurahan akan mendapatkan dana Rp5 miliar," katanya.
Menurut Endra, program Rp 5 miliar per kelurahan dinilai efektif untuk mewujudkan pembangunan kelurahan cerdas, serta mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.
"Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan janji kampanye anggaran Rp5 miliar per kelurahan untuk kegiatan 2022 terserap lebih dari 90 persen," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Endra di Depok, Jumat, menjelaskan dana Rp5 miliar bersumber dari dua pos anggaran, yaitu Rp2,5 miliar melalui dana kelurahan dan Rp2,5 miliar lainnya intervensi dari perangkat daerah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Program realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok ini sudah dijalankan sejak 2022 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok 2021-2026," jelasnya.
Endra mengatakan, anggaran Rp5 miliar digunakan untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan. Tentunya agar lebih cepat dan efisien dalam mendorong roda perekonomian di wilayah tersebut. "Tahun ini juga demikian per kelurahan akan mendapatkan dana Rp5 miliar," katanya.
Menurut Endra, program Rp 5 miliar per kelurahan dinilai efektif untuk mewujudkan pembangunan kelurahan cerdas, serta mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.
"Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan janji kampanye anggaran Rp5 miliar per kelurahan untuk kegiatan 2022 terserap lebih dari 90 persen," ujarnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023