Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut pembangunan rumah bagi penduduk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dilakukan secara bertahap sehingga akan ada warga yang belum mendapat renovasi hunian saat ini.
"Target kami yang tahap III di bulan Januari 2023, kalau nanti ada tambahan tambahan lagi, paling tidak di Februari semua dana sudah disampaikan," katanya di lokasi Hunian Tetap Relokasi tahap I di Desa Sirnagalih, kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Rabu (4/1) 2023, saat menyampaikan hal tersebut ketika menemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau lokasi relokasi bagi para korban gempa Cianjur.
"Kita sedang masuk ke tahap 3, mudah-mudahan bisa selesai semua pendataannya juga sudah selesai. Semuanya sekitar 60 ribu rumah yang rusak berat sendiri hampir 18 ribu," tambahnya.
Tentu saja, kata dia, tidak 100 persen bantuan langsung diberikan sebagaimana petunjuk Presiden untuk yang pertama diberikan 40 persen dari anggaran.
Bagi masyarakat yang rumahnya berada di lokasi yang aman dari gempa, kata dia, pemerintah memberikan bantuan pembangunan kembali rumah sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di lahan rawa gempa maka pemerintah menyediakan hunian di kawasan relokasi.
"Nanti yang dibangun oleh yang punya rumah tentu saja juga didampingi dari Kementerian PUPR agar yang dibangun itu adalah rumah tahan gempa, silakan dibangun dulu dan misalnya diambil uang muka 40 persen kekurangannya nanti selesai rumahnya (pengambilan uangnya) itu selesai, itu yang namanya di 'reimburse' itu," katanya.
Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah, maka akan dibantu TNI/Polri dan BNPB.
"Maupun pihak ketiga terkait aplikator yang selama ini selalu membantu masyarakat dalam pembangunan rumah tahan gempa di beberapa wilayah lain seperti itu," tambah Suharyanto.
Sedangkan Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pemerintah kabupaten masih sedang melakukan pendataan terkait relokasi rumah.
"Besok kita akan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang akan direlokasi ke tempat ini. Ada di tiga Kecamatan, Kecamatan Cianjur yang di Rawa Cina, kecamatan cugenang yang ada di Sarampa, dan juga ada satu lagi di Cijedil ada kecamatan Pacet yaitu di Desa Ciputri," katanya.
Ia menargetkan surat keputusan dengan berdasarkan nama dan alamat mereka yang akan tinggal di hunian tetap tahan gempa akan segera diselesaikan.
Pemerintah memberikan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya masing-masing menjadi Rp60 juta (rusak berat), Rp30 juta (rusak sedang), dan Rp15 juta (rusak ringan).
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pembangunan rumah korban gempa Cianjur, Jawa Barat, dengan sistem reimburse atau uang talangan tidak masalah sepanjang masyarakat memiliki kemampuan.
“Reimburse maksudnya biaya oleh rakyat kan, nggak ada masalah, sepanjang rakyatnya bisa, kan nggak mungkin rakyat nggak punya duit semua kan,” kata Moeldoko di Jakarta, Selasa.
Moeldoko menyampaikan hal itu untuk menanggapi pertanyaan soal pernyataan Bupati Cianjur Herman Suherman yang mempersilakan warga korban gempa membangun rumah dengan dana sendiri lebih dulu dan akan diganti pemerintah daerah sesuai ketentuan, melalui sistem reimburse.
Sebagaimana disebutkan Presiden Joko Widodo, warga korban gempa yang rumahnya rusak berat akan diberi bantuan sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
Moeldoko mengatakan sistem reimburse tidak ada masalah selama masyarakat memiliki kemampuan.
Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, menurutnya hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, selama masuk dalam skema penanganan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BNPB: Pembangunan rumah korban gempa di Cianjur bertahap
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Target kami yang tahap III di bulan Januari 2023, kalau nanti ada tambahan tambahan lagi, paling tidak di Februari semua dana sudah disampaikan," katanya di lokasi Hunian Tetap Relokasi tahap I di Desa Sirnagalih, kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Rabu (4/1) 2023, saat menyampaikan hal tersebut ketika menemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau lokasi relokasi bagi para korban gempa Cianjur.
"Kita sedang masuk ke tahap 3, mudah-mudahan bisa selesai semua pendataannya juga sudah selesai. Semuanya sekitar 60 ribu rumah yang rusak berat sendiri hampir 18 ribu," tambahnya.
Tentu saja, kata dia, tidak 100 persen bantuan langsung diberikan sebagaimana petunjuk Presiden untuk yang pertama diberikan 40 persen dari anggaran.
Bagi masyarakat yang rumahnya berada di lokasi yang aman dari gempa, kata dia, pemerintah memberikan bantuan pembangunan kembali rumah sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di lahan rawa gempa maka pemerintah menyediakan hunian di kawasan relokasi.
"Nanti yang dibangun oleh yang punya rumah tentu saja juga didampingi dari Kementerian PUPR agar yang dibangun itu adalah rumah tahan gempa, silakan dibangun dulu dan misalnya diambil uang muka 40 persen kekurangannya nanti selesai rumahnya (pengambilan uangnya) itu selesai, itu yang namanya di 'reimburse' itu," katanya.
Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah, maka akan dibantu TNI/Polri dan BNPB.
"Maupun pihak ketiga terkait aplikator yang selama ini selalu membantu masyarakat dalam pembangunan rumah tahan gempa di beberapa wilayah lain seperti itu," tambah Suharyanto.
Sedangkan Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pemerintah kabupaten masih sedang melakukan pendataan terkait relokasi rumah.
"Besok kita akan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang akan direlokasi ke tempat ini. Ada di tiga Kecamatan, Kecamatan Cianjur yang di Rawa Cina, kecamatan cugenang yang ada di Sarampa, dan juga ada satu lagi di Cijedil ada kecamatan Pacet yaitu di Desa Ciputri," katanya.
Ia menargetkan surat keputusan dengan berdasarkan nama dan alamat mereka yang akan tinggal di hunian tetap tahan gempa akan segera diselesaikan.
Pemerintah memberikan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya masing-masing menjadi Rp60 juta (rusak berat), Rp30 juta (rusak sedang), dan Rp15 juta (rusak ringan).
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pembangunan rumah korban gempa Cianjur, Jawa Barat, dengan sistem reimburse atau uang talangan tidak masalah sepanjang masyarakat memiliki kemampuan.
“Reimburse maksudnya biaya oleh rakyat kan, nggak ada masalah, sepanjang rakyatnya bisa, kan nggak mungkin rakyat nggak punya duit semua kan,” kata Moeldoko di Jakarta, Selasa.
Moeldoko menyampaikan hal itu untuk menanggapi pertanyaan soal pernyataan Bupati Cianjur Herman Suherman yang mempersilakan warga korban gempa membangun rumah dengan dana sendiri lebih dulu dan akan diganti pemerintah daerah sesuai ketentuan, melalui sistem reimburse.
Sebagaimana disebutkan Presiden Joko Widodo, warga korban gempa yang rumahnya rusak berat akan diberi bantuan sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
Moeldoko mengatakan sistem reimburse tidak ada masalah selama masyarakat memiliki kemampuan.
Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, menurutnya hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, selama masuk dalam skema penanganan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BNPB: Pembangunan rumah korban gempa di Cianjur bertahap
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023