Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Namun, ia tidak memberikan detail identitas pejabat yang masih berupaya mendapatkan uang dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut.
Ia menyayangkan tindakan tersebut karena penghasilan pejabat DKI salah satunya setingkat kepala dinas yang tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain.
Bahkan, Alexander yang memiliki akses membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik pusat dan daerah termasuk di Pemprov DKI, menyebutkan ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.
"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal," tutur Alexander.
Untuk itu, KPK menempatkan 3 orang satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.
Selain atas permintaan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, penambahan satgas itu juga mencermati APBD Pemprov DKI yang tergolong besar yakni Rp80 triliun lebih per tahun yang setara APBD seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK ungkap oknum pejabat DKI cari uang dari pengadaan barang Jasa
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Namun, ia tidak memberikan detail identitas pejabat yang masih berupaya mendapatkan uang dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut.
Ia menyayangkan tindakan tersebut karena penghasilan pejabat DKI salah satunya setingkat kepala dinas yang tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain.
Bahkan, Alexander yang memiliki akses membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik pusat dan daerah termasuk di Pemprov DKI, menyebutkan ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.
"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal," tutur Alexander.
Untuk itu, KPK menempatkan 3 orang satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.
Selain atas permintaan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, penambahan satgas itu juga mencermati APBD Pemprov DKI yang tergolong besar yakni Rp80 triliun lebih per tahun yang setara APBD seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK ungkap oknum pejabat DKI cari uang dari pengadaan barang Jasa
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022