Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika terdapat kelebihan dana di APBN, maka pemerintah bisa kembali menambah bantuan sosial (bansos).
“Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bansos kepada penerima manfaat di Kantor Pos Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Bantuan sosial yang diserahkan oleh Presiden yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk September dan Oktober sebesar Rp300 ribu, dan bantuan sembako.
"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp300 ribu, cukup?" ujar Presiden.
Presiden berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial untuk hal-hal produktif.
"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli hand phone? Tidak boleh, ya. Jangan beli hand phone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM. Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM, per 26 September 2022.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan penyerahan bansos tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad.
Sebelumnya, Presiden tiba di Kabupaten Halmahera Barat menggunakan Heli Super Puma TNI AU dari Ternate.
Setelah menjalani penerbangan selama 20 menit, Presiden disambut Bupati Halmahera Barat James Uang dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Charles Richard Gustam di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Masyarakat juga turut menyambut kehadiran Presiden.
“Pak Jokowi, Pak Jokowi,” teriak masyarakat serempak.
Presiden pun memilih menghampiri masyarakat terlebih dahulu sebelum masuk ke kendaraan untuk menuju lokasi kunjungan kerja.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menyebutkan sekitar 19,9 juta orang atau 96,6 persen dari total penerima manfaat sudah menerima bantuan langsung tunai dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak.
"Sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini (jumlah penerima) juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima, sudah,” kata Presiden Jokowi usai penyerahan bantuan subsidi upah di Ternate, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Jokowi mengharapkan penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM ini dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.
"Daya beli, konsumsi masyarakat bisa terangkat lebih baik. Itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan subsidi upah (BSU), Presiden Jokowi menjelaskan hingga Rabu ini sudah tersalurkan kepada sekitar 48,34 persen dari target penerima.
Jokowi mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan terus mempercepat penyaluran BSU di seluruh daerah. "Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri, utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau," ujarnya.
Program BLT BBM dan BSU merupakan bagian dari bantalan sosial yang diberikan pemerintah setelah pengalihan belanja subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga pertalite dan solar. Jumlah bantuan sosial dampak pengalihan subsidi BBM itu ditetapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun.
Terdapat tiga jenis bantalan sosial pengalihan subsidi BBM, yaitu BLT untuk 20,65 juta penerima dengan nilai bantuan masing-masing Rp150 ribu dan diberikan sebanyak empat kali. Total anggaran untuk BLT mencapai Rp12,4 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi sebut bansos akan ditambah jika APBN berlebih
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022