Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp65,5 miliar saat menggenjot lelang program kegiatan dalam APBD 2022.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Adriawan di Cibinong, Bogor, Senin menjelaskan bahwa hingga kini sebanyak 583 paket pekerjaan telah selesai dilelangkan dengan nilai efisiensi sekitar Rp65,5 miliar.
"Sejauh ini total efisiensi sekitar Rp65,5 miliar atau rata-rata 6,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap pekerjaan," paparnya.
Menurutnya, 583 paket yang telah selesai dilelangkan terdiri dari 554 pengadaan secara tender dengan total pagu anggaran sekitar Rp935,26 miliar. Kemudian, metode pengadaan non-tender sebanyak 29 paket dengan pagu anggaran sekitar Rp14,2 miliar.
Adriawan menerangkan, penawaran untuk 554 paket tender mencapai Rp870,45 miliar atau efisiensi lebih dari Rp64,8 miliar. Kemudian untuk 29 paket non-tender penawaran mencapai Rp13,5 miliar atau efisiensi Rp686,32 juta.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini bisa bertambah besar, mengingat masih ada beberapa paket pekerjaan kini dalam proses persiapan lelang maupun sedang dilelangkan.
"Jadi sejauh ini permohonan lelang yang sudah masuk, itu 658 paket, baik itu pengadaan barang, konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya. Total pagunya hampir Rp1,1 triliun," kata Adriawan.
Sebelumnya Proses tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diminta dipercepat karena realisasi serapan belanja daerah hingga kini masih terbilang rendah, demikian diungkapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
"Kami telah rapat dengan Plt Bupati Bogor salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," kata Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Teuku Mulya di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menjelang akhir semester pertama tahun anggaran ini, Pemkab Bogor mencatat realisasi belanja sekitar 40 persen dari target belanja Pemda yang ditetapkan sebesar Rp7,776 triliun pada APBD 2022.
Capaian persentase tersebut akumulasi dari belanja pegawai sekitar 28 persen. Sedangkan, serapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa yang menjadi instrumen pembangunan, baru sekitar 12 persen.
Rendahnya serapan belanja APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022, lanjut Teuku, karena beberapa faktor, antara lain ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.
Adapun sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja itu terdapat pada belanja infrastruktur yang masih kecil. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).
"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur adalah PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres pada DPKPP karena bukan hanya infrastruktur yang dikerjakannya, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Adriawan di Cibinong, Bogor, Senin menjelaskan bahwa hingga kini sebanyak 583 paket pekerjaan telah selesai dilelangkan dengan nilai efisiensi sekitar Rp65,5 miliar.
"Sejauh ini total efisiensi sekitar Rp65,5 miliar atau rata-rata 6,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap pekerjaan," paparnya.
Menurutnya, 583 paket yang telah selesai dilelangkan terdiri dari 554 pengadaan secara tender dengan total pagu anggaran sekitar Rp935,26 miliar. Kemudian, metode pengadaan non-tender sebanyak 29 paket dengan pagu anggaran sekitar Rp14,2 miliar.
Adriawan menerangkan, penawaran untuk 554 paket tender mencapai Rp870,45 miliar atau efisiensi lebih dari Rp64,8 miliar. Kemudian untuk 29 paket non-tender penawaran mencapai Rp13,5 miliar atau efisiensi Rp686,32 juta.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini bisa bertambah besar, mengingat masih ada beberapa paket pekerjaan kini dalam proses persiapan lelang maupun sedang dilelangkan.
"Jadi sejauh ini permohonan lelang yang sudah masuk, itu 658 paket, baik itu pengadaan barang, konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya. Total pagunya hampir Rp1,1 triliun," kata Adriawan.
Sebelumnya Proses tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diminta dipercepat karena realisasi serapan belanja daerah hingga kini masih terbilang rendah, demikian diungkapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
"Kami telah rapat dengan Plt Bupati Bogor salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," kata Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Teuku Mulya di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menjelang akhir semester pertama tahun anggaran ini, Pemkab Bogor mencatat realisasi belanja sekitar 40 persen dari target belanja Pemda yang ditetapkan sebesar Rp7,776 triliun pada APBD 2022.
Capaian persentase tersebut akumulasi dari belanja pegawai sekitar 28 persen. Sedangkan, serapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa yang menjadi instrumen pembangunan, baru sekitar 12 persen.
Rendahnya serapan belanja APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022, lanjut Teuku, karena beberapa faktor, antara lain ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.
Adapun sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja itu terdapat pada belanja infrastruktur yang masih kecil. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).
"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur adalah PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres pada DPKPP karena bukan hanya infrastruktur yang dikerjakannya, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022