Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN bersinergi dalam proyek percobaan Program Solusi Nelayan untuk melancarkan rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap langkah tersebut memiliki dampak bagi kesejahteraan nelayan.
"Dengan Program Solusi Nelayan ini, solar untuk koperasi nelayan akan mampu memperbaiki akses nelayan untuk kemudahan mendapatkan solar sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu terdampak karena rantai pasoknya bisa diperbaiki. Mereka bisa langsung mendapatkan harga yang lebih murah," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Sebelum meresmikan Program Solusi Nelayan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden RI Joko Widodo.
Jika berjalan dengan baik, kata dia, pemerintah akan mengembangkan program itu ke seluruh Indonesia mulai Desember 2022.
"Kita coba bertahap untuk membantu nelayan yang hari ini kesulitan karena ada pengurangan subsidi BBM. Kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi untuk nelayan," ucap Erick.
Melalui Program Solusi Nelayan, lanjut dia, koperasi akan membantu modal kerja para anggotanya yang ditambah kontribusi Kementerian BUMN dengan mendorong pembiayaan melalui koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna membangun ekosistem yang lain.
"Ini supaya BRI juga bisa membantu para nelayan dengan kemudahan modal kerja. Nah, ibu-ibu nelayan nanti bisa dikoordinasikan dengan program PNM Mekar," kata Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyambut baik kegiatan tersebut karena sangat membantu dan memudahkan bagi semua pihak karena penyaluran BBM subsidi melalui koperasi (by name by address) dipastikan akan langsung dinikmati oleh nelayan
Rencana projek percobaan itu dilakukan di tujuh lokasi, yaitu Lhoknga di Aceh, Deli Serdang di Sumatera Utara, Indramayu di Jawa Barat, Pekalongan dan Semarang di Jawa Tengah, Surabaya di Jawa Timur, dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat.
"Di Desa Pantai Bahagia saja, ada 1.500 nelayan yang pendapatannya menurun drastis karena tidak bisa melaut lantaran tidak mendapatkan BBM bersubsidi," kata Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Qurtubi di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Dia mengatakan nelayan di wilayahnya membeli BBM di SPBU Batujaya, Kabupaten Karawang namun saat ini pihak SPBU tidak bisa melayani mereka karena mengalami kelebihan penjualan dari sektor pertanian.
"Di Muaragembong tidak ada SPBU, jadi nelayan biasanya beli BBM bersubsidi di Batujaya Karawang, nah sekarang mereka kesulitan melaut karena tidak bisa mendapatkan BBM," katanya.
Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan surat permohonan pembangunan SPBU khusus untuk nelayan kepada Dinas Pertanian, Pemkab Bekasi, dan BP Migas yang rencananya berlokasi di Desa Pantai Bahagia atau Desa Pantai Mekar namun hingga kini belum terealisasi.
"Nelayan yang menggunakan perahu jenis ketinting butuh lebih 10 liter pertalite per hari, kalau yang pakai perahu jenis jukung butuh 30 sampai 40 liter solar per hari, makanya kami minta supaya dibangun SPBU khusus untuk nelayan, karena tidak bisa melaut akan berdampak pada pendapatan nelayan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah buat proyek percobaan lancarkan distribusi BBM guna nelayan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022