"Kita memang menjaga keseimbangan antara kemampuan daripada sektor transportasi dengan tidak menaikkan tiket. Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen kita harus bicara detail, bagaimana kita mengatur harga dalam konteks yang detail sehingga inflasi di sektor itu juga tidak terlalu tinggi," kata Budi Karya di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis.
Budi Karya menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Satu hal yang penting adalah kesertaan dari pemerintah daerah untuk sharing, memberikan subsidi kepada masyarakat karena banyak inefisiensi terjadi di daerah," tambah Budi Karya.
Menurut Budi, beberapa angkutan pesawat keterisiannya tidak sampai 50 persen sehingga mendorong maskapai harus menetralisasi harga.
"Kalau ada subsidi, mereka membantu memasarkan hingga okupansi naik, harga akan bisa dipertahankan. Harga itu kan berbanding lurus dengan keterisian dan banyak sekali di daerah yang keterisiannya di hari tertentu rendah, ini yang harus di-manage," jelas Budi Karya.
Meski begitu, Budi Karya mengakui bahwa kenaikan harga avtur juga mengakibatkan harga tiket pesawat naik.
"Tapi ada manajemen yang harus dikoordinasikan juga dengan daerah agar inflasi tidak menjadi tinggi. Kita ajak per klaster misalnya Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara. kita ajak mereka ikut sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik," tambah Budi Karya.
Budi Karya pun menyebutkan sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan subsidi dari pemda tersebut.
"Sudah (komunikasi) dan ini hari ini dengan adanya perintah Presiden akan semakin kita intensifkan," ungkap Budi.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia menerima sejumlah keluhan mengenai mahalnya harga tiket pesawat.
"Saya dengar juga keluhan, 'Pak harga tiket pesawat Pak, tinggi'. Sudah langsung saya reaksi Pak Menteri Perhubungan, pemerintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," kata Presiden Jokowi dalam rapat tersebut.
Kementerian Perhubungan memang telah mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat. Hal tersebut sesuai dengan penerapan kebijakan Kementerian Perhubungan RI KM 142 Tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge).
Kemenhub telah melakukan dua kali kebijakan fuel surcharge. Awal tahun 2022, Kemenhub merestui maskapai menaikkan harga sebesar 10 persen di atas tarif batas atas (TBA). Kali ini, pemerintah membolehkan maskapai tentukan tarif 15 persen dari TBA.
Diketahui, tarif angkutan udara merupakan penyumbang terbesar inflasi dari kelompok administered price, selain komponen bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter dan tarif listrik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok tersebut menyumbang inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,21 persen month to month (mom) atau 6,51 persen year on year (yoy) secara tahunan.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri untuk segera mengendalikan harga tiket pesawat yang saat ini melambung agar tidak semakin meningkatkan inflasi.
“Harga tiket pesawat melambung, sudah saya langsung reaksi, Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) segera selesaikan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Selain memerintahkan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi juga meminta agar BUMN Garuda Indonesia Tbk segera menambah armada pesawatnya agar bisa membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat.
“Meski tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi,” ujarnya.
Inflasi Indonesia hingga Juli 2022 sebesar 4,94 persen (year on year/yoy). Presiden tak ingin kenaikan harga tiket pesawat turut membuat laju inflasi semakin melonjak dan dapat menggerus daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas energi.
Presiden menyebutkan inflasi saat ini menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia. Laju inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata Presiden, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.
“Inflasi ini jadi momok semua negara,” ucapnya.
Karena ancaman inflasi itu, Presiden meminta jajaran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan kerja sama dan performanya di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID, TPIP, semuanya bekerja, rampung. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen selesai, wong kita barangnya juga ada kok,” kata Presiden Jokowi.
Terkait kenaikan harga tiket pesawat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta maskapai untuk menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau demi menjaga konektifitas antar wilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara.
Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2022 lalu, pemerintah mengizinkan maskapai untuk memungut tarif tambahan pesawat jet dengan porsi maksimal 15 persen dari tarif batas atas. Sementara pesawat propeller maksimal 25 persen dari tarif batas atas.
"Kami minta (PNM Garuda) segera cair, apalagi kita melihat industri penerbangan harus kita jaga, harga tiket sangat mahal," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhub: Pemerintah cari keseimbangan harga tiket pesawat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022